Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Mojokerto Atas Raperda Perubahan APBD 2022

Mojokerto, MI - DPRD Kota Mojokerto menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi atas raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, di ruang rapat gedung DPRD Kota Mojokerto, jl. Gajah Mada no. 145, Mojokerto, Senin (5/9/2022) Menyikapi penyampaian penjelasan dan nota keuangan atas raperda tentang P APBD T.A 2022 yang telah disampaikan Walikota, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Fraksi PDIP melalui Juru bicara Ery Purwanti, menyampaikan terkait pengalokasian anggaran dalam perubahan APBD T.A 2022 lebih difokuskan untuk pemulihan dampak pandemi covid-19 dan dampak kenaikan BBM yang diprioritaskan dalam bidang kesehatan, ekonomi dan bantuan sosial. Terkait, pendapatan asli daerah (PAD), dalam APBD T. A 2022 direncanakan sebesar Rp. 219 milyar lebih, setelah perubahan naik sebesar Rp. 4,773 milyar, menjadi Rp. 223,9 milyar atau naik 2 prosen. “Peningkatan target PAD yang telah dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian ini, hendaknya tetap berpedoman pada prinsip tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha,” kata Ery. Selanjutnya, terkait piutang daerah sampai dengan 31 Desember 2022 diperkirakan sebesar Rp. 62,962 milyar , yang di dalamnya terdiri dari piutang pajak sebesar Rp. 21,3 milyar dan piutang retribusi sebesar Rp. 2,2 milyar r. “Perlu dijelaskan piutang pajak dan retribusi daerah sebesar itu meliputi apa saja dan strategi serta langkah-langkah apa yang telah dan akan ditempuh oleh Pemkot Mojokerto guna menagih piutang daerah tersebut,” ujar Ery. Terkait, kenaikan harga BBM sudah barang tentu akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa, terutama terhadap kenaikan harga barang kebutuhan pokok. “Untuk itu fraksi PDIP mengusulkan untuk mengalokasikan anggaran bantuan sosial bagi masyarakat miskin guna menghadapi dampak kenaikan harga BBM,” harapnya. Lebih lanjut, Juru bicara Fraksi Golongan Karya (Golkar) Jaya Agus Purwanto menyampaikan, terkait anggaran dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman , di mana sebelum perubahan di anggarkan sebesar Rp. 226.743.672.709, dan setelah perubahan mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp. 251.329.822.610. “Mohon penjelasan, apa saja yang menjadi prioritas dari anggaran tersebut,” jelasnya. Kemudian, terkait program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di mana sebelum perubahan jumlah belanja di anggarkan sebesar Rp. 36.904.546.494, dan setelah perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp. 38.505. 913.102. “Mohon penjelasan bagaimana alokasi anggaran tersebut akan di pergunakan,”katanya. Jaya Agus juga menyampaikan terkait program penyelenggaraan jalan sebelum perubahan mendapat anggaran belanja sebesar Rp. 120.469.170.983 dan setelah perubahan terjadi kenaikan sebesar Rp. 126.395.676.571. “Mohon penjelasan mengingat masih banyak jalan yang perlu di lakukan perbaikan,” ujarnya. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, didampingi Wakil Ketua Sonny Basoeki Rahardjo dan Junaedi Malik. Serta dihadiri Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, jajaran Forkopimda, Kepala OPD serta para Camat. (Titin)