Ternate jadi Lokasi Rapat Rahasia Banggar dan TAPD, Ada Apa?

Sofifi, MI - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) kembali menimbulkan kontroversi dengan anggaran fantastis mereka. Alih-alih menggunakan fasilitas kantor yang tersedia, mereka justru memilih hotel-hotel mewah di Kota Ternate sebagai tempat rapat, meskipun Ternate bukanlah ibu kota provinsi.

Pada Kamis, 18 Juli 2024, rencananya akan ada rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Malut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun, saat dicek di kantor DPRD Malut, tidak ada tanda-tanda aktivitas apapun. 

Rupanya, mereka diam-diam menggelar rapat di Hotel Grand Majang, salah satu hotel mewah di Ternate, untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Foto-foto yang beredar menunjukkan anggota Banggar yang hadir, termasuk Wakil Ketua DPRD Muhammad Abusama, Sugeng Cahyono, Jainal Samad, Husni Bopeng, dan Jasmin Rainu. Dari pihak TAPD, hadir Plh Sekda Kadri La Etje, Kepala BPKAD Ahmad Purbaya, Kepala Bapenda Zainab Alting, Kepala BPBJ Abdul Farid Hasan, dan perwakilan dari Bappeda Malut.

Ketika dikonfirmasi, Husni Bopeng memberikan alasan yang mengejutkan. Menurutnya, waktu rapat di Sofifi tidak cocok. "Kalau Sofifi pagi sekali, TAPD tidak bisa pagi, TAPD musti siang. Masalahnya siang, jadwalnya siang tidak bisa pagi," ujarnya. 

"Kalau di Sofifi harus pagi sekali jadi makanya ambil jadwalnya setelah ashar, dia harus kantor TAPD sudah selesai baru ikut rapat Banggar," tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Malut, Muhammad Abusama, ketika dikonfirmasi terpisah, mengelak dengan alasan yang kurang meyakinkan. 

Melalui pesan singkat WhatsApp, ia beralasan jaringan telepon buruk dan sedang menghadiri acara yang tidak ingin dijelaskannya. "Saya lagi ada acara, signal tara (tidak) jelas ini," jawabnya singkat.

Keputusan untuk mengadakan rapat di hotel mewah daripada di kantor DPRD yang telah dilengkapi fasilitas ruang rapat menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini bentuk pemborosan anggaran atau ada alasan lain yang disembunyikan? 

Kejadian ini semakin memperkuat pandangan skeptis masyarakat terhadap transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran di Pemprov Malut. (RD)