Pemprov Malut Tegaskan Prioritas Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Sofifi, MI - Wagub Malut, Sarbin Sehe, menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen yang kuat antara Pemprov Malut dan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Malut. Penekanan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota se-Malut Tahun 2025 yang berlangsung di ruang rapat lantai IV Kantor Gubernur, Rabu (3/12/2025).

Rakor ini dihadiri oleh Sekda Malut, Samsuddin Abdul Kadir, Wakil Bupati Kepulauan Sula yang mewakili bupati dan wali kota, para kepala OPD lingkup Pemprov Malut, serta kepala OPD dan anggota TKPK dari seluruh kabupaten/kota se-Malut.

Dalam arahannya, Wagub Sarbin menjelaskan bahwa tantangan penanggulangan kemiskinan saat ini semakin kompleks. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut kualitas hidup, ketahanan pangan, akses pendidikan, kesehatan, serta pemerataan kesempatan kerja. Karena itu, pendekatan penanganannya harus kolaboratif, terukur, dan berbasis data yang benar-benar valid.

“Rakor TKPK ini merupakan momentum penting bagi kita semua dalam memperkuat sinergi dan komitmen untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah kita tercinta Malut,” ujar Wagub yang juga menjabat sebagai Ketua TKPK Malut.

Dalam kesempatan tersebut, Sarbin menegaskan bahwa Pemprov Malut telah menempatkan program pengentasan kemiskinan, terutama penurunan kemiskinan ekstrem, sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan RPJMD 2025-2029. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen daerah untuk mendukung target nasional mencapai kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2028.

Dalam penjelasannya, Wagub Sarbin menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor melalui peran aktif TKPK baik di provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Ia juga menyoroti perlunya integrasi data kemiskinan yang lebih akurat melalui pembaruan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. 

Selain itu, efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus ditingkatkan dengan memperhatikan potensi lokal di masing-masing daerah.

Wagub turut mendorong munculnya inovasi daerah, termasuk kolaborasi yang lebih luas dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga sosial masyarakat. 

Seluruh rangkaian upaya tersebut, kata Sarbin, harus diperkuat dengan pemantauan serta evaluasi yang berkelanjutan agar program-program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin.

Wagub menegaskan bahwa TKPK tidak boleh dipahami hanya sebagai forum koordinasi administratif, tetapi sebagai motor penggerak kebijakan yang mampu menghasilkan tindakan nyata di lapangan.

Pada kesempatan itu, ia juga mengapresiasi capaian penurunan angka kemiskinan di Malut yang turun dari 6,32 persen pada Maret 2024 menjadi 5,81 persen pada Maret 2025.

“Capaian ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang baik, kolaborasi lintas pihak, dan kepemimpinan yang kuat, kita mampu membuat perubahan yang berarti,” ujar Wagub.

Melalui Rakor TKPK 2025 ini, Wagub berharap seluruh kabupaten/kota dapat melaporkan perkembangan upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing, sekaligus menyusun rencana aksi yang lebih terintegrasi dan selaras dengan target provinsi dan nasional.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai wadah untuk memperkuat komitmen, berbagi pengalaman, dan menyatukan langkah menuju Malut bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tandas mantan orang nomor satu di Kanwil Kemenag Sulut itu. (Jainal Adaran)