Pemprov Malut Gaspol di Akhir Tahun

Sofifi, MI - Gubernur Malut Sherly Tjoanda kembali menggenjot kinerja OPD dengan penegasan bahwa evaluasi akhir tahun bukan sekadar agenda rutin, tetapi alarm keras agar seluruh program Pemprov Malut dijalankan dengan kecepatan, ketepatan, dan disiplin penuh. Ia mengingatkan bahwa pola kerja lamban tidak boleh diberi ruang ketika masyarakat menunggu bukti nyata. Baginya, ketepatan waktu, akurasi laporan, dan disiplin anggaran adalah tolok ukur yang menentukan apakah manfaat pembangunan benar-benar sampai dan dirasakan oleh masyarakat.

Bidang pendidikan menjadi perhatian utama. Sherly mengungkapkan bahwa progres fisik pembangunan di 61 sekolah telah mencapai 80 hingga 100 persen. Meski demikian, pencairan anggaran baru mencapai 50 persen akibat laporan progres proyek dari kontraktor yang belum tuntas. 

“Progresnya rata-rata sudah 80 sampai 100 persen, tapi pencairan masih 50 persen karena kontraktor belum melaporkan progres. Ini harus segera diselesaikan,” tegasnya, di Sofifi, Rabu (26/11).

Pada sektor pertanian, progres kegiatan dan pencairan berada di kisaran 70 persen. Program jalan tani tahun ini hanya dapat menyentuh 40 kilometer karena biaya sirtu untuk swakelola mencapai sekitar Rp250 juta per kilometer. Di Halmahera Utara, pembangunan mencakup enam kilometer di Galela dan 36 kilometer di Tobelo, dengan target rampung pertengahan Desember.

Sherly menjelaskan bahwa tahun 2025 Pemprov Malut akan mengalokasikan pembangunan 100 kilometer jalan tani, tersebar di Halbar, Haltim, Oba, dan Kecamatan Gane Kabupaten Halsel. Namun ia mengingatkan keterbatasan alat yang hanya berjumlah dua unit. 

“Target kita dua bulan harus selesai. Kalau ada tambahan anggaran, kita tambah di kabupaten lain yang belum tersentuh,” ujarnya.

Sektor pariwisata melaporkan progres 70-80 persen, sementara perikanan mencapai sekitar 90 persen. Namun persoalan utama tetap berada pada realisasi belanja Pemprov Malut yang dua pekan lalu baru mencapai 65 persen. Dengan waktu yang sangat terbatas, Sherly menuntut percepatan 35 persen sisanya tanpa mengabaikan kelengkapan administrasi.

“Tahun ini total pembayaran utang pihak ketiga 90 miliar. Kita sudah bayar 70 miliar, sisa 20 miliar akan segera dibayarkan setelah kelengkapan administrasi diperiksa,” kata Sherly. Alokasi pembayaran utang terbagi atas Rp50 miliar di awal tahun dan Rp40 miliar pada APBD perubahan.

Sherly juga menyoroti progres Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari 700 unit, sebanyak 50 telah selesai 100 persen. Ia bahkan telah menyerahkan kunci tiga unit rumah yang meski masih memiliki kekurangan minor seperti pengecatan dan plester, dinilai sudah layak. 

“Ada yang selesai satu bulan, ada yang dua bulan lebih, tapi progresnya bagus,” ungkapnya. (Jainal Adaran)