Jalan Trans Kie Raha Buka Akses Investasi Maluku Utara

Sofifi, MI - Pembangunan Jalan Trans Kie Raha kembali menegaskan arah strategis pemerintahan Gubernur Malut Sherly Tjoanda dalam menciptakan konektivitas antardaerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di wilayah Halmahera. Dalam Rapat Paripurna DPRD Malut ke-6 Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2025-2026, Jumat (7/11) di Sofifi, Gubernur Sherly menjelaskan secara terbuka alasan strategis di balik pembangunan proyek sepanjang 63 kilometer tersebut.

“Trans Kie Raha adalah langkah realistis untuk membuka isolasi wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Sofifi. Selama 26 tahun menjadi ibu kota, Sofifi belum memiliki bandara, sementara hasil studi kelayakan menyatakan pembangunan bandara baru belum memungkinkan,” ujar Sherly di hadapan anggota DPRD Malut.

Menurutnya, proyek ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur jalan, melainkan solusi konektivitas yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan bandara internasional PT Weda Bay di Kobe, Halmahera Tengah. Jalur darat tersebut akan memangkas waktu tempuh dari Sofifi ke Kobe menjadi hanya satu jam perjalanan.

“Dengan adanya akses ini, Sofifi akan memiliki konektivitas langsung ke bandara terdekat. Banyak kementerian dan investor ingin datang ke Sofifi, tetapi terkendala akses. Jika jalur ke Kobe terbuka, investasi di bidang perhotelan, hilirisasi kelapa, rempah, dan perikanan akan berkembang,” jelasnya.

Sherly menepis anggapan DPRD Malut bahwa pembangunan jalan Trans Kie Raha akan membebani fiskal daerah. Berdasarkan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), proyek ini justru dinilai efisien dan berdampak besar terhadap ekonomi daerah.

“Anggaran awal sebesar Rp180 miliar untuk pekerjaan sirtu sepanjang 29 km telah dievaluasi oleh BPKP menjadi Rp90 miliar, atau sekitar 10 persen dari total belanja infrastruktur tahun ini dan hanya 0,03 persen dari total APBD,” tegasnya.

Dengan investasi Rp90 miliar tersebut, Sofifi memperoleh akses strategis yang diharapkan mampu membuka peluang besar bagi kegiatan ekonomi dan event nasional di ibu kota provinsi. Jalan Trans Kie Raha juga berperan penting sebagai jalur distribusi antara kawasan pertanian Halmahera Timur dan kawasan industri IWIP di Halmahera Tengah.

“Petani dari Halmahera Timur dapat mengirim hasil panen mereka ke Halmahera Tengah yang memiliki lebih dari 90 ribu pekerja dan kebutuhan pangan besar setiap bulan. Ini bagian dari dukungan kami terhadap ketahanan pangan,” kata Sherly.

Istri mendiang Benny Laos itu menegaskan, setiap rupiah dalam APBD harus mencerminkan amanah masyarakat dan membawa manfaat langsung bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. 

“Setiap anggaran harus memudahkan akses masyarakat, meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan, agar mereka hidup lebih bermartabat,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sherly juga memaparkan struktur APBD 2026 dengan komposisi pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp2,79 triliun, serta defisit sekitar Rp23 miliar yang akan ditutup dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia mengungkapkan bahwa meski dana transfer dari pusat mengalami penurunan sekitar Rp800 miliar, PAD Pemprov Malut  justru meningkat hampir Rp400 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Fokus belanja 2026 diarahkan pada sektor pendidikan dan infrastruktur publik, masing-masing sekitar 32,8 persen dari total belanja daerah.

“Belanja pendidikan mencapai hampir Rp900 miliar atau 32,8 persen dari total anggaran, jauh di atas kewajiban minimal 20 persen. Begitu juga belanja infrastruktur publik meningkat signifikan untuk mendukung mobilitas dan konektivitas wilayah,” jelasnya.

Sherly menambahkan, arah kebijakan APBD juga diselaraskan dengan program nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, dan pembangunan digitalisasi pendidikan.

“Kami telah menggratiskan uang komite sekolah melalui program BOSDA untuk SMA, MA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara. Tahun ini, Pemprov juga menyiapkan beasiswa bagi 1.000 mahasiswa, mendukung program Makan Bergizi Gratis, serta menyiapkan jaringan internet bagi sekolah penerima Smart TV dari pemerintah pusat,” papar Sherly.

Selain mendorong pembangunan infrastruktur, Pemprov Malut juga memperkuat tata kelola birokrasi. Sherly menegaskan akan memperbaiki kinerja OPD agar lebih cepat, efektif, dan transparan dalam mengelola program pembangunan.

“Kami menyadari masih banyak kekurangan, tetapi kami berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan. Birokrasi harus lebih efisien dan berbasis data terbuka,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Malut pada kuartal III tahun 2025 mencapai 39 persen, tertinggi di Indonesia. Namun, Sherly mengakui capaian tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh DPRD, BPK RI, Forkopimda, dan OPD berpikir out of the box. Kita harus menciptakan strategi baru agar PAD mencerminkan pertumbuhan ekonomi tertinggi yang telah kita capai,” ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat itu turut menurunkan tingkat pengangguran dari 6 persen menjadi 4 persen, dan kemiskinan dari 6 persen menjadi 5,8 persen. Namun, pemerataan pembangunan tetap menjadi tantangan utama, terutama bagi petani dan nelayan di wilayah kepulauan.

Di akhir sambutannya, Gubernur Sherly mengingatkan seluruh pihak bahwa pembangunan Jalan Trans Kie Raha bukan sekadar proyek fisik, tetapi simbol perubahan arah pembangunan Malut menuju kemandirian ekonomi dan konektivitas wilayah.

“Kita semua berbeda-beda, dari partai, pandangan, dan latar belakang yang berbeda, tetapi kita berada dalam satu kapal. Tujuan kita satu: menyejahterakan rakyat Maluku Utara,” ucapnya menutup.

Sherly juga menyoroti potensi besar Malut sebagai penghasil 20 persen nikel dunia, yang menurutnya belum tergambar sepenuhnya dalam struktur APBD. 

“Potensi itu harus dikonversi menjadi kekuatan fiskal daerah melalui kerja sama dan inovasi kebijakan,” tambahnya. (Jainal Adaran)