Sarmin Menguak Cerita Gelap di Titik Paling Terabaikan

Sofifi, MI - Pemprov Malut menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga berada pada kisaran 0,50-1,00 persen pada tahun 2030. Target ini ditetapkan sebagai prioritas dalam penyusunan RPJMD 2025-2029 dan menjadi bagian dari komitmen daerah untuk mendukung target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2029.

Kepala Bappeda Malut, Sarmin S. Adam, melalui rilis tertulis yang disampaikan kepada Monitorindonesia.com, Rabu (3/12), menjelaskan kondisi terbaru terkait perkembangan jumlah penduduk dan dinamika kemiskinan di Malut. Ia mengawali laporannya dengan memaparkan kenaikan jumlah penduduk berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) 2025.

Sebelum memaparkan detail penurunan kemiskinan, Sarmin terlebih dahulu menjelaskan dasar perhitungan jumlah penduduk. Setelah itu barulah ia masuk pada perbandingan angka kemiskinan antarperiode.

“Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat 83,09 ribu orang. Angka ini menurun sekitar 0,71 ribu dibandingkan Maret 2023 yang berada pada persentase 6,32 persen,” katanya.

Sarmin kemudian memperjelas bahwa tren penurunan tersebut bukan hanya bersifat tahun ke tahun, tetapi juga semester ke semester. Setelah menyampaikan penjelasan awal itu, ia melanjutkan dengan penegasan bahwa penurunan lanjutan terjadi pada semester berikutnya.

“Pada September 2024 jumlah penduduk miskin turun lagi menjadi 79,69 ribu orang, atau berkurang 3,40 ribu dibandingkan Maret 2024,” beber Kepala Bappeda.

Ia menjelaskan bahwa capaian itu menunjukkan pola penurunan konsisten, bukan penurunan sesaat. Untuk memperkuat dasar penilaiannya, Sarmin memaparkan data teranyar yang dihimpun dari rilis resmi BPS.

“Pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin kembali turun menjadi 77,27 ribu orang atau setara 5,81 persen. Data ini bersumber dari rilis resmi BPS,” ujar Sarmin.

Menurutnya, sejumlah capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor dan membuktikan bahwa arah kebijakan daerah sudah berada pada jalur yang tepat. 

Namun demikian, Sarmin memberi penjelasan lanjutan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak otomatis menggambarkan menurunnya tekanan ekonomi. Setelah menguraikan kondisi umum tersebut, ia menekankan adanya faktor hambatan yang masih perlu diwaspadai.

“Data hingga Maret 2025 menandakan adanya kemajuan positif. Namun garis kemiskinan yang meningkat menunjukkan masih ada beban ekonomi yang dirasakan masyarakat, terutama di wilayah perdesaan,” jelas Sarmin.

Sarmin kembali menyebutkan bahwa beban ekonomi yang meningkat ini mengharuskan pemerintah merancang kebijakan yang lebih adaptif. Setelah menyampaikan catatan tersebut, ia menekankan bahwa kebijakan Pemprov Malut harus diarahkan pada penguatan sektor yang benar-benar menyentuh kelompok rentan.

“Strategi penanggulangan kemiskinan harus adaptif dan berkelanjutan, dengan fokus pada penguatan ekonomi perdesaan dan pemanfaatan potensi lokal,” tulis Sarmin dalam rilis tersebut.

Selain tren penurunan, Sarmin juga menguraikan variasi angka kemiskinan antarwilayah di Malut berdasarkan data BPS 2024. Ia menjelaskan bahwa kesenjangan antarwilayah ini sangat dipengaruhi oleh perbedaan akses infrastruktur dan aktivitas ekonomi. Setelah menjabarkan data tiap kabupaten/kota, Sarmin menegaskan kembali penyebab utama tingginya angka kemiskinan di sejumlah wilayah.

“Wilayah dengan infrastruktur dan akses ekonomi terbatas masih mencatat persentase kemiskinan tertinggi. Ini menjadi PR besar yang harus diselesaikan melalui pembangunan yang merata,” jelasnya.

Sarmin juga menegaskan bahwa seluruh analisis tersebut sudah selaras dengan arah kebijakan RPJMN 2025-2029 yang turut menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD 2025-2029 di Malut. 

Setelah menyampaikan evaluasi kondisi terbaru dan penyebab ketimpangan antarwilayah, Sarmin menutup keterangannya dengan penegasan mengenai kesiapan Pemprov Malut mengikuti target nasional penurunan kemiskinan ekstrem.

“Pemprov Malut berada pada jalur yang tepat menuju penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2030. Target kami jelas: kemiskinan ditekan hingga di bawah 1 persen melalui penguatan data DTSEN dan perlindungan sosial yang tepat sasaran,” tutur Sarmin.

Selain itu, Sarmin juga menyoroti sejumlah tantangan yang harus dihadapi, mulai dari keterbatasan anggaran, koordinasi lintas instansi yang belum optimal, hingga perlunya peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Di tempat terpisah, Wagub Malut, Sarbin Sehe pada saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota se-Malut Tahun 2025 yang berlangsung di lantai IV Kantor Gubernur, Rabu (3/11)

Rakor yang dihadiri Sekda Malut, Wakil Bupati Kepulauan Sula, kepala OPD lingkup Pemprov Malut, serta anggota TKPK dari kabupaten/kota itu menjadi forum penting untuk memantapkan langkah bersama menghadapi kompleksitas persoalan kemiskinan.

Dalam arahannya, Wagub Sarbin menegaskan bahwa persoalan kemiskinan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga mencakup ketahanan pangan, akses pendidikan, kesehatan, dan pemerataan lapangan kerja. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan data yang akurat sebagai dasar kebijakan.

“Rakor TKPK ini merupakan momentum penting bagi kita semua dalam memperkuat sinergi dan komitmen untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Malut,” ujarnya.

Wagub Sarbin memaparkan lima langkah strategis untuk mendorong penurunan kemiskinan ekstrem, mulai dari penguatan koordinasi lintas sektor hingga evaluasi berkelanjutan. Wagub juga mengapresiasi capaian signifikan penurunan kemiskinan dari 6,32 persen pada Maret 2024 menjadi 5,81 persen pada Maret 2025.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa kerja terukur lintas sektor mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Wagub menutup arahannya dengan ajakan memperkuat komitmen dan menyatukan langkah menuju Malut yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. (Jainal Adaran)