Sherly Tjoanda Jejaki Kerja Sama Pendidikan dan Dagang dengan Pemprov Jatim

Sofifi, MI - Gubernur Malut, Sherly Tjoanda tengah menjajaki kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga penguatan sistem logistik antar daerah, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Malut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Inisiatif kerja sama ini muncul setelah Gubernur Sherly Tjoanda melakukan kunjungan silaturahmi dan pertemuan resmi dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada 25 Februari 2026 lalu di Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala daerah membahas berbagai potensi kolaborasi yang dapat memberikan manfaat bagi kedua provinsi.

Sherly menjelaskan bahwa kunjungan tersebut tidak sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk belajar dari sejumlah praktik pemerintahan yang dinilai berhasil diterapkan di Jawa Timur, salah satu hal utama yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Ia Menjelaskan Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu daerah dengan capaian implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang sangat baik di tingkat nasional, ia menyebutkan bahwa skor SPBE Jawa Timur saat ini mencapai 4,7 dari skala 5, sementara Malut masih berada pada angka 3,6. Perbedaan tersebut menjadi alasan utama bagi pemerintah Provinsi Malut untuk mempelajari secara langsung sistem yang diterapkan di Jawa Timur.

“Pertama, kita datang untuk belajar tentang SPBE, Skor mereka sudah 4,7 dari 5, sementara kita di Maluku Utara masih di angka 3,6. Jadi kita ingin belajar agar di tahun 2026 ini implementasi sistem pemerintahan digital di Malut bisa lebih baik,” ujar Sherly pada Senin lalu (2/3).

Ia menambahkan bahwa salah satu faktor yang membuat implementasi SPBE di Jawa Timur berjalan optimal adalah kelengkapan regulasi yang dimiliki pemerintah daerah tersebut, berbagai perangkat kebijakan, mulai dari keputusan gubernur hingga peraturan gubernur yang berkaitan dengan digitalisasi sistem pemerintahan telah disusun secara komprehensif.

Menurutnya, hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi Maluku Utara yang saat ini tengah berupaya memperkuat sistem tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.

“Ada banyak kebijakan, baik dalam bentuk SK maupun pergub, yang harus dilengkapi. Mereka sudah memiliki perangkat regulasi yang cukup lengkap, sehingga kita belajar dari pengalaman mereka,” katanya.

Selain membahas tata kelola pemerintahan digital, pertemuan antara kedua gubernur juga menyoroti peluang kerja sama di bidang pendidikan, khususnya pendidikan vokasi dan sekolah unggulan. 

Sherly mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki sejumlah sekolah menengah kejuruan dan sekolah taruna dengan kualitas pendidikan yang sangat baik. Sekolah-sekolah tersebut tidak hanya menghasilkan lulusan yang siap kerja, tetapi juga mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke institusi pendidikan tinggi bergengsi, termasuk akademi militer dan kepolisian.

Ia menuturkan bahwa dalam pertemuan sebelumnya dengan Khofifah di Magelang, dirinya sempat berdiskusi panjang mengenai sistem pendidikan di sekolah-sekolah unggulan tersebut, salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah sekolah taruna yang secara khusus dirancang untuk membentuk kedisiplinan, kepemimpinan, serta kesiapan akademik siswa yang bercita-cita melanjutkan pendidikan ke Akademi Militer maupun Akademi Kepolisian.

Menurut Sherly, sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah tersebut dinilai efektif karena sejak awal para siswa telah dipersiapkan secara akademik, fisik, dan mental untuk menghadapi seleksi masuk akademi militer maupun kepolisian.

“Ketika di Magelang saya sudah banyak bercerita dengan Ibu Khofifah tentang kualitas sekolah vokasi mereka yang sangat bagus. Salah satunya adalah sekolah taruna yang memang mempersiapkan anak-anak untuk masuk ke Akmil dan Akpol,” ujarnya.

Melihat keberhasilan model pendidikan tersebut, Pemerintah Provinsi Malut berencana mengirimkan siswa-siswa terbaik dari daerahnya untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah unggulan di Jawa Timur. Ia mengatakan, jumlah siswa yang akan dikirim nantinya akan disesuaikan dengan kuota yang tersedia dari pihak sekolah di Jawa Timur.

“Penerimaannya tentu tergantung kuota yang diberikan. Tapi kita akan memilih anak-anak terbaik dari Maluku Utara untuk dikirim sekolah di sana,” katanya.

Sherly Tjoanda menjelaskan bahwa pemerintah provinsi akan menanggung kebutuhan biaya asrama bagi para siswa penerima program tersebut melalui skema beasiswa daerah. Hal ini dimungkinkan karena sebagian sekolah yang menjadi tujuan program tersebut telah menerapkan sistem pendidikan gratis bagi siswa.

“Sekolahnya sudah gratis. Kita hanya akan menyiapkan beasiswa untuk asrama agar anak-anak Maluku Utara bisa tinggal dan belajar dengan baik selama menempuh pendidikan di sana,” jelas Sherly.

Ia berharap program ini dapat membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda Maluku Utara untuk berkarier di institusi militer maupun kepolisian. Selama ini salah satu kendala yang dihadapi banyak calon peserta seleksi dari daerah adalah kurangnya persiapan sejak dini. Dengan mengikuti pendidikan di sekolah yang secara khusus mempersiapkan siswa untuk seleksi tersebut, peluang keberhasilan diharapkan akan meningkat.

“Harapannya tentu lebih banyak anak-anak Maluku Utara yang bisa masuk Akmil dan Akpol di masa depan, karena mereka sudah dipersiapkan dengan baik sejak di bangku sekolah,” kata Sherly.

Tidak hanya sekolah taruna, kerja sama pendidikan juga diarahkan pada penguatan pendidikan vokasi di bidang teknologi digital dan industri kreatif.

Sherly mengungkapkan bahwa salah satu sekolah vokasi yang menjadi perhatian pemerintah provinsi adalah SMK Negeri 4 Malang. Sekolah ini dikenal memiliki program pendidikan yang kuat di bidang desain digital, animasi, serta teknologi multimedia. Menurutnya, banyak lulusan sekolah tersebut yang telah berkarier di industri kreatif, termasuk dalam produksi film animasi yang ditayangkan di platform streaming internasional seperti Netflix.

“Di Malang ada SMK Negeri 4 yang sangat bagus di bidang digital. Banyak lulusannya bekerja sebagai desainer di film-film animasi yang tayang di Netflix. Kita ingin anak-anak Maluku Utara juga bisa belajar di sana,” ujarnya.

Ia menilai pendidikan di bidang teknologi digital dan industri kreatif memiliki prospek yang sangat besar di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah provinsi ingin membuka akses seluas-luasnya bagi generasi muda Malukt untuk mendapatkan pendidikan terbaik di bidang tersebut.

Dengan mengirimkan siswa untuk belajar di sekolah-sekolah unggulan di Jawa Timur, Sherly berharap mereka dapat kembali ke Maluku Utara dengan membawa pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendorong perkembangan sektor ekonomi kreatif di daerah.

Selain pendidikan, pertemuan antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga membahas potensi kerja sama di sektor perdagangan dan distribusi logistik, selama ini Malut masih cukup bergantung pada pasokan berbagai kebutuhan pokok dari Jawa Timur. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika harga barang di daerah.

Ia mencontohkan bahwa pada Februari lalu Maluku Utara mengalami tekanan inflasi, salah satunya dipicu oleh kenaikan harga ikan akibat kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Sherly juga mengakui bahwa ketergantungan terhadap pasokan bahan makanan dari luar daerah juga menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas harga di Maluku Utara.

“Pada Februari kemarin kita mengalami inflasi, salah satunya karena harga ikan naik akibat cuaca buruk. Tapi selain itu kita juga harus mengakui bahwa masih banyak bahan makanan kita yang berasal dari Jawa Timur,” ujarnya.

Sherly Tjoanda juga menyoroti persoalan ketidakseimbangan arus logistik antara kedua wilayah, selama ini kapal yang membawa barang dari Jawa Timur ke Maluku Utara biasanya datang dengan muatan penuh.

Namun ketika kapal tersebut kembali ke Jawa Timur, muatan yang dibawa sering kali tidak seimbang, kondisi tersebut berdampak langsung pada tingginya biaya logistik, karena biaya operasional transportasi tetap harus ditanggung meskipun kapal tidak membawa muatan optimal dalam perjalanan balik.

“Selama ini muatan pulang pergi tidak seimbang. Dari Jawa ke Maluku Utara penuh, tetapi ketika kembali ke Jawa muatannya tidak penuh. Ini yang menyebabkan biaya logistik menjadi cukup tinggi,” jelas Sherly.

Karena itu, dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pihaknya juga mulai menjajaki komoditas apa saja yang berpotensi dikirim dari Maluku Utara ke Jawa Timur untuk menyeimbangkan arus perdagangan. Jika arus barang dari kedua daerah dapat berjalan lebih seimbang, maka biaya logistik dapat ditekan secara signifikan.

“Kemarin kita juga menjajaki barang-barang apa saja dari Maluku Utara yang bisa kita kirim ke Jawa Timur, sehingga muatan pulang perginya bisa seimbang,” katanya.

Ia menambahkan bahwa keseimbangan arus logistik akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat secara luas.
Dengan biaya distribusi yang lebih rendah, harga barang di pasar diharapkan menjadi lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Sherly menegaskan bahwa kerja sama lintas daerah seperti ini menjadi bagian penting dari strategi pembangunan Maluku Utara ke depan.

 Di tengah tantangan pembangunan wilayah kepulauan, kolaborasi dengan provinsi lain yang memiliki pengalaman dan kapasitas lebih maju merupakan langkah yang realistis dan strategis.

“Kerja sama seperti ini sangat penting bagi Maluku Utara, baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat sistem pemerintahan digital, maupun mendorong efisiensi ekonomi daerah,” ujarnya.

Melalui berbagai kerja sama tersebut, ia berharap Maluku Utara dapat mempercepat pembangunan sumber daya manusia serta memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional.