Abubakar Abdullah Tancap Gas Bentuk BLUD SMK, Sekolah Dituntut Lebih Mandiri

Sofifi, MI - Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat sektor pendidikan vokasi melalui percepatan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Langkah strategis itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penilaian Pembentukan BLUD SMK yang dipimpin langsung Sekda Malut Samsuddin Abdul Kadir, di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (27/4/2026).

Rakor tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang memberikan ruang fleksibilitas pengelolaan keuangan bagi instansi pelayanan publik, termasuk sekolah kejuruan.

Sekda Malut Samsuddin Abdul Kadir dalam arahannya menegaskan bahwa pendidikan vokasi memiliki peran vital dalam mencetak sumber daya manusia yang terampil dan siap bersaing di dunia industri.

Menurutnya, penerapan BLUD di SMK menjadi kebutuhan mendesak agar sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangan, mengembangkan unit produksi, dan meningkatkan mutu layanan pendidikan.

“Pendidikan vokasi pada SMK merupakan instrumen penting dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di dunia industri. Karena itu, implementasi BLUD menjadi prioritas,” ujar Samsuddin.

Ia mengungkapkan pembentukan BLUD bukan sekadar perubahan sistem administrasi, tetapi menjadi upaya nyata untuk memperkuat kualitas lulusan SMK agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah.

Senada denngan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut, Abubakar Abdullah mengatakan BLUD SMK memiliki fungsi strategis dalam mendorong kemandirian sekolah.

Menurut Abubakar Abdullah sistem BLUD memungkinkan sekolah mengoptimalkan aset, meningkatkan produktivitas Teaching Factory (TeFa), mendorong kewirausahaan, serta memperkuat daya saing lulusan.

“Dengan BLUD, sekolah bisa lebih fleksibel dalam mengelola potensi yang dimiliki. Ini akan berdampak langsung pada kualitas lulusan yang lebih siap kerja,” katanya.

Pria yang akrab biasa disapa AKA itu juga mencontohkan salah satu SMKN di Jawa Tengah yang memiliki nilai valuasi aset mencapai Rp20 miliar. Ia berharap hal serupa dapat diwujudkan di Maluku Utara melalui pengelolaan yang lebih profesional.

Dari total SMK di Maluku Utara, baru 15 sekolah yang diusulkan menjadi BLUD, yakni SMKN 1 hingga SMKN 5 Ternate, SMKN 1 hingga SMKN 6 Tidore, SMKN 1 Halmahera Timur, SMKN 2 Halmahera Utara, dan SMKN 2 Halmahera Tengah.

Penetapan tersebut mempertimbangkan kepemilikan aset sekolah, kesiapan pengembangan Teaching Factory, serta sekolah yang telah menerima bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat.

Menutup arahannya, Sekda Malut mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama agar percepatan pembentukan BLUD SMK dapat berjalan optimal.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai tonggak penting dalam sejarah pendidikan vokasi di Maluku Utara, demi terciptanya generasi muda yang unggul dan berdaya saing,” tutupnya.

Rakor ini menjadi bukti keseriusan Pemprov Maluku Utara dalam membangun pendidikan yang adaptif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah maupun persaingan global.