Ternate, MI - Sekda Malut, Samsuddin Abdul Kadir, menegaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Pemprov Malut. Meski berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan melampaui rata-rata nasional, pembangunan daerah dinilai belum akan optimal tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Penegasan itu disampaikan Sekda Malut saat membuka Workshop Perekonomian Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 bertema "Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Melalui Pembangunan Berbasis Kewilayahan" di Aula Maitara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, pada Kamis (9/7/2026).
Dalam sambutannya, Samsuddin Abdul Kadir memberikan mengapresiasi kepada Bank Indonesia beserta seluruh pemangku kepentingan yang terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi Maluku Utara.
Ia menegaskan, pembangunan di daerah kepulauan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang seragam. Setiap wilayah memiliki karakteristik, potensi, dan keunggulan yang berbeda sehingga membutuhkan kebijakan berbasis kewilayahan yang didukung data yang akurat, mudah diakses, dan mudah dipahami.
"Pendekatan pembangunan tidak dapat diseragamkan, melainkan harus disusun berdasarkan kekuatan dan keunggulan masing-masing wilayah. Pemerintah daerah memerlukan data yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah diakses dan dipahami sebagai dasar penyusunan kebijakan yang responsif," ujar Samsuddin.
Di hadapan para peserta workshop, Samsuddin Abdul Kadir menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah diukur melalui lima indikator utama, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, rasio gini, dan Indeks Pembangunan Manusia.
Menurutnya, Maluku Utara telah menunjukkan capaian yang membanggakan, pertumbuhan ekonomi berada jauh di atas rata-rata secara nasional. Tingkat pengangguran dan kemiskinan berhasil ditekan, serta kesenjangan ekonomi berada pada level yang relatif rendah. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pembangunan karena IPM masih menjadi indikator yang perlu mendapat perhatian serius.
"Kita sudah sangat sukses pada empat indikator yang berada di atas rata-rata nasional. Namun yang masih kurang adalah IPM. Padahal IPM merupakan induk dari seluruh indikator pembangunan. Jika IPM meningkat, maka indikator lainnya juga akan ikut membaik," tegasnya.
Samsuddin Abdul Kadir juga meminta seluruh OPD untuk memfokuskan pada program pembangunan pada tiga dimensi utama IPM, yakni peningkatan kualitas pendidikan melalui rata-rata lama sekolah, peningkatan derajat kesehatan melalui angka harapan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain menyoroti indikator makroekonomi, Samsuddin juga menyinggung perkembangan pelaku UMKM di Maluku Utara. Ia menilai banyak UMKM masih nyaman bertahan pada skala usaha kecil sehingga sulit berkembang dan menembus pasar yang lebih luas.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas produk, konsistensi rasa, volume produksi, dan kepercayaan konsumen. Praktik pengurangan isi produk tanpa diikuti penyesuaian harga dinilai dapat merusak kepercayaan pasar terhadap produk lokal.
Untuk mendorong UMKM naik kelas, Samsuddin mengusulkan model konsolidasi melalui koperasi atau korporasi yang mampu menghimpun pelaku usaha kecil dalam satu manajemen sehingga memiliki kapasitas produksi, daya saing, dan akses pasar yang lebih besar.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malut, Fadhil Muhammad, mengatakan workshop yang berlangsung selama dua hari tersebut merupakan bagian dari program kolaborasi Lentera BI Malut bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Fadhil mengungkapkan, perekonomian Maluku Utara pada Triwulan I Tahun 2026 diprakirakan masih tumbuh kuat di kisaran 19 persen secara year-on-year. Namun, tantangan yang perlu diwaspadai adalah inflasi yang pada Juni 2026 tercatat mencapai 2,45 persen secara bulanan, tertinggi secara nasional.
Tingginya inflasi dipicu kenaikan harga bahan bakar, komoditas perikanan, serta komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah akibat panjangnya rantai distribusi.
Melalui workshop ini, peserta memperoleh pembekalan mengenai penghitungan inflasi dan Survei Biaya Hidup (SBH), kajian fiskal regional oleh DJPB, perlindungan konsumen dari aktivitas keuangan ilegal oleh OJK, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI), seperti Gemini dan ChatGPT, untuk mendukung analisis dan proyeksi indikator makroekonomi dalam penyusunan RPJMD.
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Malut, Sri Haryanti Hatari, Kepala Biro Perekonomian Suryanto Andili, Kepala KPP Pratama Ternate Rebina Sukmasari, serta jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Malut.
