Jakarta, MI– Komisi X DPR RI menilai fenomena sejumlah sekolah dasar negeri (SDN) yang hanya memperoleh satu hingga beberapa siswa baru bukan sekadar persoalan penerimaan peserta didik, melainkan sinyal adanya ketimpangan kualitas pendidikan yang harus segera dibenahi pemerintah.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, laporan mengenai SD negeri yang sepi peminat muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, banyak sekolah lain justru mengalami kelebihan calon siswa. Kondisi tersebut menunjukkan distribusi peserta didik yang tidak seimbang.
"Fenomena sejumlah SD negeri yang hanya menerima satu hingga beberapa siswa baru memang menjadi perhatian kami. Kondisi ini terjadi di sejumlah daerah, meski tidak bersifat nasional," kata Hetifah, Jumat (17/7/2026).
Menurutnya, ketimpangan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perubahan demografi yang menyebabkan jumlah anak usia sekolah menurun di sejumlah wilayah hingga kesenjangan mutu antarsekolah.
Hetifah menjelaskan masyarakat kini cenderung memilih sekolah yang dianggap memiliki kualitas pembelajaran, fasilitas, dan prestasi lebih baik. Di saat bersamaan, banyak sekolah swasta juga semakin kompetitif dengan menghadirkan berbagai program unggulan yang menarik minat orang tua.
"Ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi peserta didik yang perlu dicermati secara serius," ujarnya.
Komisi X DPR menegaskan penyelesaian persoalan tidak cukup hanya melalui kebijakan penerimaan murid baru. Pemerintah diminta melakukan pembenahan menyeluruh melalui pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah.
Hetifah mendorong pemerintah memperkuat sekolah-sekolah yang selama ini kurang diminati serta menyusun perencanaan pendidikan berbasis data kependudukan dan proyeksi jumlah anak usia sekolah. Langkah tersebut dinilai penting agar penataan jumlah sekolah, rombongan belajar, distribusi guru, hingga pembangunan satuan pendidikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
"Pemerintah perlu mempercepat pemerataan kualitas pendidikan, memperkuat sekolah-sekolah yang kurang diminati, serta melakukan perencanaan berbasis data kependudukan dan proyeksi jumlah anak usia sekolah," tegasnya.
Komisi X DPR juga menegaskan akan terus mengawal kebijakan pendidikan agar setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas tanpa bergantung pada sekolah tertentu.
"Kepercayaan masyarakat terhadap seluruh satuan pendidikan harus dibangun melalui peningkatan kualitas yang nyata, sehingga tidak terjadi lagi kesenjangan yang terlalu lebar antara sekolah yang sangat diminati dan sekolah yang kekurangan murid," pungkas Hetifah.**
