Fungsi Pengawasan DPR Diarahkan pada Berbagai Isu

Reina Laura

Diperbarui 1 November 2021 13:38 WIB

Fungsi Pengawasan DPR Diarahkan pada Berbagai Isu

Monitorindonesia.com - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengatakan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD), pada Masa Persidangan ke II ini akan diarahkan pada regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan anggaran agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Selain itu, fungsi pengawasan DPR melalui AKD juga akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan dan pelaksanaan Undang-Undang (UU). "Fungsi penngawasan ini penting untuk menyikapi berbagai permasalahan yang saat ini menjadi perhatian rakyat di antaranya; kasus pinjaman online ilegal; rencana kenaikan Upah Minimum 2022; penanganan pandemi Covid-19; kebijakan penerapan PCR; antisipasi bencana alam, hingga rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umrah bagi jemaah Indonesia," kata Puan saat membacakan pidato Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 secara virtual pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021). Disampaikan Puan, DPR RI selalu dituntut untuk dapat responsif terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan rakyat. DPR RI dengan kewenangan yang dimilikinya, akan secara efektif mendorong pemerintah semakin baik kinerjanya dalam menangani pelayanan dan urusan rakyat, sehingga rakyat selalu merasakan kehadiran negara dalam membantu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Sementara dalam menjaga komitmen menjalankan peran diplomasi parlemen pada masa sidang ini DPR RI akan menugaskan delegasi untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti beberapa pertemuan kerjasama antar parlemen. Di antaranya; The 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP 26) di Glasgow pada 7 November, The 143rd Assembly of the IPU di Madrid, Spanyol pada 26-30 November, dan The 29th Annual Meeting of the APPF di Seoul, Korea Selatan pada bulan Desember. "Melalui aktivitas diplomasi parlemen tersebut, DPR RI dapat bertukar pandangan dengan berbagai pemangku kepentingan demi penguatan peran diplomasi DPR RI, delegasi juga akan terus aktif melaksanakan kegiatan BKSAP Day dan menghadiri berbagai webinar," jelas politisi PDI Perjuangan itu. (Ery)

Topik:

DPR pengeawasan

Fungsi Pengawasan DPR Diarahkan pada Berbagai Isu

Berita Sebelumnya

DPR: Pandemi Tak Jadi Alasan Penyalahgunaan Kekuasaan

Berita Selanjutnya

Begini Respon Partai Demokrat Berdirinya Partai Kebangkitan Nusantara

Berita Terkait

Alex Indra soal Dana Rehabilitasi Hutan Rp62.500 per Ha: Apa yang Mau Diperbaiki?

Gunhar Dukung Cabut Persetujuan Perusahaan Perusak Lingkungan di Sumatera

DPR Desak OJK Perkuat Keamanan Siber Pasar Modal usai Dana Nasabah Mirae Sekuritas Hilang

DPR Mau Ubah BI Seperti di Orde Baru, Masih Ingat Korupsi BI Era Soeharto?

DPR Siapkan Revisi UU PPSK, Peran BI Bakal Diubah Seperti saat Orde Baru

BPK Temukan Seabrek Masalah di BMKG, DPR: Anggaran Gede Tiap Tahun, Tapi...

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K