UU Ciptaker Perbaikan Harus Berpihak pada Kedaulatan Pangan

Reina Laura

Diperbarui 26 November 2021 14:46 WIB

UU Ciptaker Perbaikan Harus Berpihak pada Kedaulatan Pangan

Monitorindonesia.com - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dikenal dengan nama Omnibus Law itu, dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Terkait hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Johan Rosihan melalui keterangan tertulisnya, Jumat (26/11/201) berharap agar materi perbaikan UU Ciptaker oleh DPR besama pemerintah, harus berpihak terhadap kedaulatan pangan nasional. "Mengapa? Karena pasal-pasal dalam UU Ciptaker yang dikenal dengan sebutan Omnibus Law itu selalu mengarah kepada liberalisasi pangan, sehingga jelas bertentangan dengan konstitusi. Maka perbaikannya ke depan harus difokuskan agar memiliki keberpihakan terhadap kedaulatan pangan nasional," tegas dia. Sebab, dia menilai bahwa UU Ciptaker tidak berpihak kepada produksi pangan nasional dan juga tidak berpihak pada kepentingan petani. Karena itu, agar point perbaikan Omnibus Law ini dapat menunjukkan keberpihakan kepada produksi dalam negeri dengan adanya larangan mengimpor pangan secara tegas ketika konsumsi dan cadangan pangan dalam negeri masih mencukupi. Berlimpahnya bahan pangan dalam negeri akibat masuknya impor pangan akan membuat petani kita semakin terpuruk. "Karena itu muatan perbaikan yang harus ada dalam Omninus Law, terkait pangan adalah mengenai strategi perlindungan petani, dimana pemerintah harus memberikan prioritas membantu petani dalam penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, memberi kepastian usaha, dan membuat kebijakan harga komoditas pertanian yang menguntungkan petani serta memberikan ganti rugi gagal panen dan memperkuat asuransi pertanian," papar Johan. Johan menilai muatan dalam UU Ciptaker telah mendorong peningkatan laju impor pangan, sehingga membanjiri pasar pangan domestik dan telah berdampak membuat petani terpuruk dan tidak berpihak pada pertanian nasional. Karena itu, menurut dia, putusan MK ini memiliki makna bahwa hal tersebut telah melanggar konstitusi karena menimbulkan korban dari masyarakat petani dan menciderai kedaulatan pangan nasional. "Omnibus Law (UU Ciptaker) telah menghapus tujuh UU terkait dengan sektor pangan dan investasi sektor pertanian, bahkan telah melegalkan alih fungsi lahan budidaya pertanian untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional," tambahnya lagi. Maka dari itu, wakil rakyat dari Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini setuju jika harus segera dilakukan perbaikan muatan dan sasaran dari UU Ciptaker ini karena sejak awal dirinya menegaskan telah menolak muatan dari omnibus law yang terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi berbasis lahan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha skala besar. "Saya menilai Omnibus Law telah memicu terjadinya laju konversi dari pertanian ke non pertanian secara signifikan, dan hal ini telah mengancam ketahanan pangan nasional," demikian tutup Johan Rosihan. Dikerahui sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Dalam pembacaan amar putusan, Anwar Usman juga menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut. "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI dan dipantau dari Jakarta, Kamis kemarin. Lebih lanjut, MK memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. "Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan (UU Cipta Kerja, red.), undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," ucap Anwar Usman. (Ery)

Topik:

kedaulatan pangan uu ciptaker

UU Ciptaker Perbaikan Harus Berpihak pada Kedaulatan Pangan

Berita Sebelumnya

Syahganda Nainggolan: Pemerintah Harus Minta Maaf dan Rehabilitasi Nama Aktivis

Berita Selanjutnya

MPR Dukung Pernyataan KSAD bahwa KKB adalah Saudara yang Perlu Dirangkul

Berita Terkait

Wamentan Sudaryono: Kementan Garda Terdepan Wujudkan Swasembada Pangan Nasional

MPR Soroti Anggaran Pangan 2026: Minimal 10 Persen APBN, Bukan Rp164 Triliun

Diduga Uang Ratusan Miliar Berseliweran, Presiden Partai Buruh Minta KPK Usut Proses Penerbitan Omnibus Law UU Ciptaker

MK Kabulkan 21 Gugatan UU Ciptaker, Timboel Siregar Harap Hak-hak Buruh Tak Termajinalkan Lagi

DPR Siap Bikin UU Ketenagakerjaan Baru Pasca MK Kabulkan Uji Materi UU Ciptaker

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K