MPR Dukung Pernyataan KSAD bahwa KKB adalah Saudara yang Perlu Dirangkul

Adelio Pratama

Diperbarui 26 November 2021 19:11 WIB

MPR Dukung Pernyataan KSAD bahwa KKB adalah Saudara yang Perlu Dirangkul

Monitorindonesia.com - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mendukung pernyataan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman bahwa Kelompok Kekerasan Bersenjata Papua dan Papua Barat (KKB) adalah saudara sebangsa yang perlu dirangkul. Hal ini akan memberikan pesan damai bahwa TNI dan Rakyat Papua menyatu, sebagaimana filosofi bahwa TNI adalah anak kandung rakyat. “Apa yang disampaikan KSAD Jenderal Dudung patut diapresiasi. Ini akan memberikan pesan moral kepada seluruh prajurit TNI dan Rakyat Papua bahwa membangun Papua adalah membangun komitmen kolektif kebangsaan. Pendekatan terhadap Papua memang harus berdimensi humanistik dan persuasif. Pernyataan ini adalah bukti TNI memiliki komitmen kuat untuk melakukan upaya dialogis mengajak pemberontak KKB kembali ke pangkuan ibu pertiwi,” ungkap politisi senior Partai Demokrat ini. Lebih lanjut Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY menyatakan pernyataan KSAD ini perlu dilihat sebagai pendekatan lain seperti dan sejalan dengan komitment Panglima TNI Jend TNI Andika Perkasa saat menjalani Fit and Proper test. Strategy ini sebagai pendekatan baru dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Yang menjadi tujuan dari semua upaya yang dilakukan adalah mendukung kedaulatan NKRI. Berbagai langkah persuasif ini bisa jadi akan juga efektif dalam meredam pemberontakan yang dilakukan kelompok bersenjata di Papua dan Papua Barat. “Saya berpandangan ujung dari semua yang dilakukan adalah dalam rangka mendukung kedaulatan NKRI. Pemberontak bersenjata itu adalah putra NKRI juga. Merangkul, mencerahkan, dan menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dan rasa cinta tanah air adalah langkah yang patut ditindaklanjuti dengan serius. Jika hal ini berhasil dilakukan, Papua akan damai dan secara otomatis pemberontakan dapat diredam. Saya memandang substansi pernyataan KSAD adalah komitmen perdamaian dan persatuan,” kata Syarief. Syarief mengakui langkah ini memang tidak mudah, apalagi bila tindakan kekerasan, pembunuhan dan intimidasi terhadap Rakyat yang dilakukan oleh KKB semakin meningkat. Narasi kebencian NKRI yang dibangun oleh oknum-oknum pemberontak harus dibalas dengan kontra-narasi yang menekankan pada pembangunan wawasan kebangsaan dan menegakkan 4 pilar kebangsaan. Karena itu, upaya ini perlu didukung oleh semua komponen dan dilakukan secara berkelanjutan. Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika mesti dilakukan secara masif, sistematis, dan terukur. “Sosialisasi dan internalisasi 4 pilar kebangsaan kepada putra Papua harus diberikan sejak dini. Hal ini penting untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan. Jika hal ini dilakukan secara berkelanjutan, saya meyakini narasi permusuhan dan kebencian terhadap NKRI tidak akan berhasil. Rakyat Papua adalah bagian dari NKRI dan merangkul para pemberontak sebagaimana yang disampaikan KSAD adalah pendekatan persuasif yang patut dilakukan dengan serius,” tutup Syarief.

Topik:

KKB syarif hasan ksad dudung

MPR Dukung Pernyataan KSAD bahwa KKB adalah Saudara yang Perlu Dirangkul

Berita Sebelumnya

UU Ciptaker Perbaikan Harus Berpihak pada Kedaulatan Pangan

Berita Selanjutnya

Cegah Varian B.1.1.529, Waka DPR Minta Pemerintah Batasi Penerbangan dari Afsel

Berita Terkait

Rombongan Kapolda Papua Tengah Ditembak, Empat Anggota Polisi jadi Korban

Guru di Yahukimo Tewas Dibunuh KKB, Ini Kronologinya

Istri Selingkuh Picu Aksi Brutal KKB: 3 Warga Tewas, Patroli Diperketat di Puncak

Narapidana Lapas Nabire Kabur, 11 Diantaranya Anggota KKB

Dua Polisi Gugur dalam Kontak Tembak dengan KKB di Papua Tengah

DPR Soroti Kaburnya Napi KKB di Nabire: "Ini Soal Keamanan Nasional, Bukan Sekadar Kelalaian

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K