DPR Soroti Kaburnya Napi KKB di Nabire: "Ini Soal Keamanan Nasional, Bukan Sekadar Kelalaian

Jakarta, MI- Insiden kaburnya tiga narapidana yang diduga terafiliasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah, memantik sorotan tajam dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin. 

Ia menilai peristiwa itu bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan sudah menyentuh aspek krusial dalam keamanan nasional.

“Ini bukan soal insiden biasa, tapi soal kerentanan keamanan nasional. Kita berbicara tentang napi berisiko tinggi yang bisa saja kembali bergabung dengan kelompok bersenjata. Maka, sistem pengamanan seperti ini jelas tidak bisa ditoleransi,” tegas Hamid, Selasa (13/5/2025).

Diketahui, pada saat kejadian, sistem CCTV di dalam lapas disebut tidak berfungsi dan jumlah petugas yang berjaga juga sangat terbatas. Hamid menilai dua faktor ini cukup menjadi bukti bahwa sistem keamanan lembaga pemasyarakatan, khususnya di daerah rawan konflik seperti Papua, masih jauh dari kata ideal.

Ia menekankan, kelalaian semacam ini berisiko menimbulkan dampak langsung terhadap stabilitas keamanan masyarakat Papua. Terlebih, narapidana yang kabur diduga memiliki hubungan dengan jaringan bersenjata yang selama ini kerap menimbulkan keresahan.

“Kalau napi seperti ini bisa lolos dari pengawasan, lalu siapa yang bisa jamin mereka tidak akan kembali melakukan aksi-aksi berbahaya? Ini tidak bisa dianggap remeh,” ujarnya.

Situasi di lapas pun sempat memanas setelah aparat kepolisian yang melakukan olah TKP dihadang oleh sejumlah tahanan. Hamid menyebut insiden ini dipicu oleh teriakan provokatif dari dalam blok, yang makin mempertegas lemahnya kontrol internal di lapas tersebut.

“Bukan hanya napi bisa kabur, tapi mereka juga mampu memprovokasi kerusuhan terhadap aparat negara. Ini bukti bahwa kendali internal sudah sangat lemah,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, politisi asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV (Karanganyar, Sragen, Wonogiri) itu mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit total terhadap seluruh lapas di wilayah Papua dan Papua Tengah, khususnya yang menampung napi dengan risiko tinggi seperti teroris dan separatis.

Ia juga mengusulkan perbaikan menyeluruh atas infrastruktur keamanan di lapas, mulai dari pengaktifan kembali CCTV, pembaruan sistem penguncian, hingga pemerataan jumlah personel penjaga sesuai tingkat risiko tahanan.

“Negara harus hadir dengan ketegasan dan kecermatan. Jangan sampai kita terus mengorbankan keamanan nasional hanya karena alasan keterbatasan sumber daya,” ujar Hamid.

Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif bagi petugas pemasyarakatan dan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar insiden serupa tidak kembali terulang.

“Kalau perlu, koordinasi antarlembaga seperti Kemenkumham, Polri, dan BIN harus diperkuat. Kita tidak boleh abai lagi,” tutupnya. ***