Bamsoet: Menkeu dan Pimpinan MPR Sepakat Bertemu Guna Tingkatkan Sinergisitas

Nicolas

Diperbarui 3 Desember 2021 19:44 WIB

Bamsoet: Menkeu dan Pimpinan MPR Sepakat Bertemu Guna Tingkatkan Sinergisitas

Monitorindonesia.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani sepakat untuk saling bertemu dalam forum resmi antara Menteri Keuangan dengan pimpinan MPR RI. Pertemuan akan membahas berbagai hal, khususnya untuk meningkatkan sinergitas antara MPR RI dengan Kementerian Keuangan. "Kita hargai kesediaan Menteri Keuangan hadir ke MPR RI untuk berdiskusi tentang banyak hal. Mengingat berbagai polemik yang terjadi belakangan ini antara Kementerian Keuangan dengan MPR RI, bukanlah tekait masalah anggaran. Melainkan lebih kepada masalah komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas kelembagaan. Agar kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman, dan demi terciptanya hubungan saling menghormati, kita sepakat untuk saling bertemu," ujar Bamsoet ketika bertemu disela-sela pembukaan Rapimnas KADIN Indonesia yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat (3/12/21). Turut hadir dalam Rapimnas KADIN selain, Presiden Joko Widodo, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keuangan DPR RI ini menegaskan, MPR RI senantiasa mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara, khususnya dalam meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor. Sekaligus mendukung pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional 2022. "Disaat pemerintah mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi, MPR RI memperkuatnya dengan mengantisipasi dampak pandemi dari sisi ideologi, yakni dengan menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Mengingat pandemi Covid-19 juga mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa. Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis," tegas Bamsoet. Seperti diketahui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DAN DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 huruf c, menegaskan bahwa MPR mendapat tugas mensosialisasikan Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Menurut Bamsoet, dalam perkembangannya, implementasi 4 pilar dan konstitusi di sektor perekonomian merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian. "Perlunya pemahaman kebangsaan di sektor perekonomian khususnya terhadap ancaman neoliberalisme dalam perekonomian Indonesia saat ini penting. Mengingat bukan sekadar mitos melainkan sudah dirasakan sangat nyata," tambah Bamsoet. Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, menilai maraknya praktik neoliberalisme dalam perekonomian cenderung akan memancing reaksi perlawanan kalangan masyarakat dengan menggunakan pelbagai paham pemikiran sehingga memunculkan pengerasan sosial yang bisa berpotensi ancaman bagi kebutuhan NKRI. Sehingga MPR, tambah Bamsoet memandang perlu untuk terus memasyarakatkan dan menyosialisasilan 4 Pilar untuk menjaga keutuhan NKRI, menjalankan konstitusi sehari-hari terutama di bidang ekonomi, dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen di bumi Pertiwi yang penuh dengan kebhinekaan. "MPR juga mendorong agar Tahun 2022 mendatang merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk kian memperkenalkan Pancasila ke level dunia. Dan ajang G-20, seiring dengan era presidensi Indonesia, Indonesia bisa menegaskan sebuah gagasan kenegaraan yang lebih baik kepada dunia, berupa Pancasila dan nilai-nilai 4 pilar lainnya. MPR akan terus mengupayakan sosialisasi ke level global tersebut," ujar Bamsoet. Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menjelaskan, menghadapi tahun 2022, seluruh kementerian dan lembaga negara harus bersatu padu. Sehingga kepercayaan investor bisa tetap meningkat, dan perekonomian nasional bisa tetap tumbuh positif. MPR RI mendukung sepenuhnya komitmen pemerintah dalam memaksimalkan APBN tahun 2022 untuk melanjutkan dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam rangka penguatan pondasi ekonomi Indonesia baik itu melalui reformasi penguatan kelembagaan, deregulasi, debirokratisasi. "Penting untuk diingat, tahun 2022 adalah periode terakhir defisit APBN dapat di atas 3 persen. Sekaligus menjadi momen penting bagi Indonesia yang memegang Presidensi G20. MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling representatif karena diisi 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD, siap mendukung pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang partisipatif. Sehingga pada 2022 nanti, Indonesia bisa keluar dari jerat pandemi Covid-19," pungkas Bamsoet.[Lin]

Topik:

Bamsoet Sri Mulyani pimpinan mpr KADIN Menkeu

Bamsoet: Menkeu dan Pimpinan MPR Sepakat Bertemu Guna Tingkatkan Sinergisitas

Berita Sebelumnya

Proses Legalisasi Pemekaran Desa Lamban, Junimart: Kemendagri Harus Profesional

Berita Selanjutnya

HNW: Sila Pertama Pancasila adalah Sisi Spiritual yang Tak Tergantikan

Berita Terkait

Menkeu Purbaya Sangat Puas Penyerapan Anggaran Kementerian PU Capai 94%

Fauzi Amro: Sri Mulyani Lebih Berpengalaman, Purbaya Hanya Antitesa

Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

Komisi XI DPR RI Harapkan Purbaya Bisa Bangkitkan Ekonomi Indonesia, Jangan Hanya Omon-Omon

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

Soal Data Subsidi Elpiji 3 Kg, Purbaya Santai Tanggapi Kritik Bahlil

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K