Ketua KPK Minta Sprinlidik Palsu Pelaksanaan Muktamar ke-34 NU Segera Diusut

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 21 Desember 2021 13:53 WIB
Monitorindonesia.com- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta Deputi Penindakan dan Eksekusi Karyoto segera mengusut beredarnya surat perintah penyelidikan (sprinlidik) palsu terkait pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU). Sprinlidik tersebut terkait dugaan adanya pungutan kepada aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama (Kemenag) dan pemberian uang dari Kemenag untuk pemenangan salah satu calon kandidat di Muktamar ke-34 NU. "Mas Karyoto, tolong dilacak dan ungkap karena itu jelas perbuatan pidana," kata Firli kepada wartawan, Selasa (21/12/2021). Firli pun menegaskan bahwa sprinlidik yang beredar tersebut palsu. "Saya tidak pernah tanda tangan dokumen tersebut," tegasnya. Sebelumnya, KPK menerima informasi yang beredar melalui aplikasi pesan dan sosial media tentang sprinlidik yang ditandatangani oleh Firli. "KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa surat tersebut palsu. Surat tersebut tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di KPK. Nomor telepon yang dicantumkan sebagai saluran pengaduan dalam Informasi dimaksud bukan merupakan nomor saluran pengaduan masyarakat KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. KPK, kata Ali, berulang kali menerima informasi adanya oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK ataupun penyampaian informasi hoaks yang tujuannya untuk melakukan pemerasan, penipuan maupun tindak kejahatan lainnya kepada masyarakat. "KPK tegas meminta kepada oknum tersebut untuk segera menghentikan aksinya. KPK juga mengimbau masyarakat untuk selalu hati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK," ujar Ali. Ia mengatakan jika masyarakat menemui atau mengetahui adanya pihak yang mengaku pegawai KPK dan melakukan tindakan kriminal pemerasan dan sejenisnya, dapat segera melaporkannya ke "call center" 198 atau kepada aparat penegak hukum setempat. "KPK mengajak masyarakat untuk menyampaikan aduannya secara valid dengan didukung data dan informasi yang lengkap karena tindak lanjut penanganan laporan sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan," ucap Ali.   (Wawan)

Topik:

KPK Ketua KPK sprindik palsu kpk

Berita Sebelumnya

DPR: Tak Etis Masyarakat Minta Karantina Gratis Sepulang dari Luar Negeri

Berita Selanjutnya

ProDEM Yakin Polri Tindaklanjuti Laporannya, Soal Apa?

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Motif Dibalik Pembagian Kuota Haji Tambahan

1 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Dalami Peran dan Keuntungan PT LCM di Kasus Pengelolaan Anoda Logam PT Antam

4 jam yang lalu

Hukum
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Arie Prabowo Ariotedjo (Foto: Dok MI/Istimewa)

KPK Ulik Peran Ayah Eks Menpora Dito dalam Kerja Sama Antam-Loco Montrado

5 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Bongkar Korupsi Anoda Logam Rp 100 M, KPK Periksa Eks Staf Marketing Antam Deny Mardiana

5 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Korupsi Antam Rp 100 M, KPK Periksa Komisaris PT Indonesia Aluminium Alloy Denstra Rahma

5 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Dirut PT Abuki Jaya Stainless Indonesia Carry EF soal Korupsi Antam Rp 100 Miliar

5 jam yang lalu