Usulan Lemhannas Soal Polri Dianggap Bikin Rumit

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 4 Januari 2022 12:10 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Usulan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo terkait Polri di bawah kementerian dinilai tak sesuai dengan semangat penyederhanaan badan negara. Pasalnya, usulan tersebut diikuti dengan pembentukan lembaga baru, yaitu Kementerian Keamanan Dalam Negeri. "Malah lebih rumit ya usulan tersebut karena belakangan ini, di tahun-tahun belakangan, banyak usulan dari masyarakat untuk menyederhanakan badan-badan negara," kata anggota Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/1/2021). Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra itu mengkritisi pembentukan lembaga baru tersebut. Menurut dia, langkah tersebut semakin memperpanjang birokrasi. Menurut dia, pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri tak perlu dilakukan jika hanya untuk mengawasi Polri. Sebab, tugas tersebut sudah diserahkan kepada Komisi III. "Tinggal saya pikir model pengawasannya diperkuat," ungkap dia. Di sisi lain, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Korps Bhayangkara terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu belakangan. Sehingga, tidak perlu dilakukan perubahan melalui pembentukan lembaga baru untuk mengawasi Polri. "Kita Fraksi Gerindra, saya pikir yang ada sekarang sudah baik. Kita jangan terlalu banyak eksperimen. Nanti kasihan rakyatnya," sebut dia. Selain itu, dia menghargai masukan yang disampaikan Lemhannas. Namun, ide yang disampaikan dianggap belum dibutuhkan. "Saya pikir itu agak terlalu memaksakan ide-ide seperti itu. Dimaksimalkan saja lah apa yang sudah ada saat ini," tandasnya.[Lin]

Topik:

Lemhanas Polri

Berita Sebelumnya

Mabes Polri Merespons Usulan Gubernur Lemhanas soal Posisinya

Berita Selanjutnya

Soroti Usulan Gubernur Lemhanas, Anggota Komisi III DPR: Langkah Mundur

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

7 Oktober 2025 09:42 WIB

Hukum
Mantan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

6 Oktober 2025 16:45 WIB