Anggota DPR Dorong BUMN Pangan Proaktif Atasi Masalah Kedelai

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 15 Februari 2022 17:09 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendorong holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan atau ID Food bersikap proaktif ikut mengatasi krisis pasokan kedelai. Ketergantungan yang tinggi terhadap kedelai impor menjadi penyebab krisis pasokan sekaligus instabilitas harga kedelai. Dari kebutuhan 3 juta ton per tahun, 90% atau 2,7 juta ton harus dipenuhi dari impor. “Ketahanan pangan khususnya kedelai kita sangat rentan. Krisis pasokan kedelai berpotensi terus berulang mengingat ancaman perubahan iklim yang mempengaruhi produksi global. Mau impor aja nanti sulit, karena harus berebut dengan negara lain,” beber Politikus PKS itu dalam keterangan tertulis, Selasa (15/02/2022). Menyitir pernyataan Menteri BUMN, Erick Thohir, Amin mengingatkan tujuan berdirinya ID Food untuk menjadi garda terdepan dalam upaya penguatan ekosistem pangan Indonesia. Sedangkan visi ID Food antara lain menjadi produsen pangan yang berkualitas dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. “Krisis pangan terjadi bertubi-tubi, persoalan minyak goreng belum tuntas, sekarang lanjut krisis pasokan kedelai. Ini seharusnya jadi ujian bagi BUMN Pangan, mampu tidak ikut atasi kerentanan pangan di Indonesia,” tegasnya. Lebih lanjut Amin mengatakan, permasalahan mahalnya harga kedelai disebabkan oleh gagalnya pemerintah mengantisipasi kelangkaan pasokan kedelai baik kedelai impor maupun kedelai lokal. Padahal tren kenaikan harga kedelai sudah muncul sejak pertengahan tahun 2021 lalu, yang disebabkan oleh dampak cuaca ekstrem sehingga menurunkan produksi di negara produsen utama dunia seperti Argentina dan Brasil. Pada saat bersamaan, terjadi pembelian dalam skala besar (rush buying) dari Amerika Serikat dan China, terutama setelah badai Ida berakhir pada Desember 2021 lalu. Dengan kondisi global seperti itu, menurut Amin, kalau punya uang pun belum tentu bisa penuhi kebutuhan lewat impor. Merujuk data Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo), hingga akhir Februari 2022 ini, stok kedelai impor hanya tersedia 300 ribu ton. Sedangkan rata-rata kebutuhan kedelai bulanan sekitar 250 ribu ton. “Kondisi ini berpotensi memicu spekulasi harga, yang menjadi penyebabnya naiknya harga kedelai,” kata Amin. Wakil rakyat dari dapil Jatim IV itu pun mendesak Kementerian Perdagangan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya spekulasi harga dan praktek kartel kedelai impor yang menyebabkan terjadinya oligopoli atau dikuasainya pasokan kedelai oleh segelintir perusahaan. (Aswan)

Topik:

Komisi VI DPR Kedelai naik

Berita Sebelumnya

Rapat DPR RI dengan BUMN Lebih Banyak Mudaratnya, Fahri Hamzah: Sebaiknya Dihentikan

Berita Selanjutnya

Konflik Polisi vs Warga Desa Wadas, Ini Rekomendasi Komisi III DPR

Berita Terkait

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Demokrat: Prabowo Sudah Meletakkan Fondasi Untuk Ciptakan Kesejahteraan Rakyat

20 Oktober 2025 15:15 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Nasril Bahar

Komisi VI DPR Harap 11 Perusahaan Gula Rafinasi Bangun Kebun Di Wilayah Timur Indonesia

2 Oktober 2025 06:35 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade

Berikut 11 Pokok Pikiran Revisi Keempat UU BUMN

26 September 2025 11:16 WIB

Ekonomi
Rivqy Abdul Halim. (Dok. MI)

Rivqy Abdul Halim Setuju Pangkas Jumlah Komisaris dan Hapus Tantiem BUMN

15 Agustus 2025 20:40 WIB

Politik
Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka

Rieke Diah Pitaloka Apresiasi Pembentukan KDMP Capai 80.560 Unit

9 Juli 2025 19:07 WIB

Nasional
Anggota Komisi VI DPR Usman Husin. (Dok. MI)

20 Persen Alat Pertanian Tak Terpakai, DPR Minta Kementan Perbaiki Pengawasan

7 Juli 2025 20:10 WIB