Konflik Polisi vs Warga Desa Wadas, Ini Rekomendasi Komisi III DPR

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 15 Februari 2022 17:40 WIB
Monitorindinesia.com - Konflik antara aparat Kepolisian dengan warga yang menolak pembangunan Bendungan Bener di daerahnya, yakni Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah (Jateng), bisa diselesaikan dengan melakukan pendekatan dialogis untuk sosialisasi dan komunikasi secara intensif terhadap warga masyarakat di lokasi proyek strategis nasional maupun daerah sekitar atau penunjang (baik yang setuju maupun belum setuju dengan pengalihan hak). Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/2/2022), menyikapi konflik polisi dengan warga Desa Wadas tersebut. Saran ini, menurut Desmond setelah komisi hukum DPR RI melakukan kunjungan spesifiknya ke Desa Wadas, terkait adanya konflik antara polisi dengan warga yang penolakan pembangunan Bendungan Bener di daerah tersebut. "Itu adalah hasil keputusan temuan di lapangan. Ini rekomendasi kami ya (menyelesaikan konflik). Catatan lapangan itu ada 13 item. Rekomendasi ada tujuh item, salah satunya ya ini," kata politisi Partai Gerindra itu. Berikut rekomendasi lengkap Komisi III DPR RI yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan menuntaskan untuk konflik di Desa Wadas: 1. Komisi III DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Balai Besar Wilayah Sungai melakukan pendekatan dialogis untuk sosialisasi dan komunikasi secara intensif terhadap warga masyarakat di lokasi proyek strategis nasional maupun daerah sekitar atau penunjang (baik yang setuju maupun belum setuju dengan pengalihan hak), khususnya terkait dengan rencana pemerintah dalam mendukung pembangunan proyek strategis nasional yang sesuai dengan kemanfaatan dan ketentuan perundang-undangan, mekanisme proses dan pembayaran akibat pengalihan hak atau ganti rugi, rencana pemerintah untuk dapat mendukung kesejahteraan warga pasca-pengalihan hak, skema reklamasi atau perbaikan tanah pasca-proyek dan lokasi penambangan, dan manfaat dari proyek strategis nasional bagi warga setempat 2. Komisi III DPR RI merekomendasikan agar pemerintah khususnya pemerintah daerah (gubernur), Badan Pertanahan Nasional, dan Balai Besar Wilayah Sungai melakukan kajian, evaluasi, dan penghitungan kembali akan kebutuhan dan sumber batu kuari andesit sebagai penunjang pembangunan Bendungan Bener. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan kembali lokasi-lokasi sumber batu andesit yang dapat dilakukan pengalihan hak agar sesuai dengan kebutuhan dan mengurangi risiko protes atau penolakan warga di sekitar proyek strategis nasional 3. Komisi III DPR RI meminta Gubernur Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Badan Pertanahan Nasional dan Balai Besar Wilayah Sungai untuk melakukan re-evaluasi terhadap pemetaan lokasi tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener dan penyelesaian proses ganti rugi. Komisi III DPR RI meminta peta kebutuhan batu andesit di wilayah Desa Wadas (warga yang setuju) 4. Komisi III DPR RI meminta Balai Besar Wilayah Sungai agar merealisasikan komitmen pada rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI pada 11 Februari 2022 untuk menetapkan lokasi jalan yang tidak mengganggu kegiatan warga masyarakat dan tidak memberikan pekerjaan tersebut pada pihak ketiga atau pihak lain 5. Komisi III DPR RI meminta agar pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan pendekatan dialogis dan humanis yang berpedoman pada Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibiltas, dan Transparansi Berkeadilan) terhadap seluruh warga (baik yang setuju maupun tidak setuju), serta mengedepankan keadilan restoratif dalam rangka menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat 6. Komisi III DPR RI meminta agar pemerintah segera menuntaskan pembayaran ganti rugi terhadap warga masyarakat yang berada di lokasi PSN Bendungan Bener yang telah setuju untuk mengalihkan haknya secara cepat melalui diskresi atau keputusan menteri 7. Komisi III DPR RI akan melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap proses penyelesaian sengketa secara berkeadilan antara pemerintah dengan warga pemilik tanah. Sedangkan Anggota Komisi III DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, pasca terjadinya konflik, ada 10 orang. Mereka yakni, Desmond Mahesa dan sembilan anggotanya yakni, Safaruddin, Gilang Dhiela Fararez, Supriansa, Obon Tabroni, Taufik Basari. Kemudian Rano Al Fath, Hinca Pandjaitan, Muhammad Nasir Djamil, Nazaruddin Dek Gam, dan Arsul Sani. (Ery)

Topik:

konflik desa wadas

Berita Sebelumnya

Anggota DPR Dorong BUMN Pangan Proaktif Atasi Masalah Kedelai

Berita Selanjutnya

Polemik JHT BPJS Ketenagakerjaan, Hasan Basri Nilai Belied yang Otoriter