Fahri Hamzah: Ada Kelompok Berkepentingan agar Pemilu Ditunda

Monitorindonesia.com - Wakil Ketua DPN Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah mengamini pernyataan Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini yang menyebut wacana untuk menunda pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024, merupakan inisiatif sebagian partai politik, bukan dari pemerintah. Bahkan Fahri menyebut kalau saat ini ada kelompok yang mulai main sendiri tanpa koordinasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Saat ini memang ada kelompok yang mulai bermain sendiri,” kata Fahri Hamzah dihubungi via aplikasi whatsapp, Rabu (2/3/2022). Pernyataan Fahri Hamzah ini sekaligus merespon pernyataan Stafsus Mensesneg Faldo Maldini tersebut. Sayangnya, mantan Wakil Ketua DPR RI ini enggan merinci apakah kelompok yang berkepentingan agar pemilu ditunda tersebut para ketua umum parpol atau pihak lain. "Mungkin Faldo sebagai anak muda mencoba untuk jernih melihat bahwa tarikan kelompok kepentingan di samping Jokowi itu sekarang mulai bermain sendiri dan tidak ada koordinasi lagi dengan Presiden dan Istana. Karena mereka adalah pemain-pemain yang punya kepentingan jangka pendek," ujar dia. Fahri Hamzah juga menilai harus ada sosok seperti Faldo untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Ucapannya ini sekaligus doa untuk politikus Partai Serikat Indonesia (PSI) itu agar selalu jernih dalam melihat persoalan. "Itu adalah doa saya kepada Faldo, mudah-mudahan dia tetap jernih dan keluar dengan idealismenya untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia," katanya. Soal usulan ketiga ketum parpol, Fahri menilai pasti ada perbedaan pandangan dengan Jokowi. Namun, dia mengingatkan bahwa Jokowi sudah memerintahkan Mendagri dan KPU agar pemilu tetap diselenggarakan pada 2024. “Presiden sudah perintah Mendagri dan KPU bersama DPR sepakati 14 Februari 2024 Pemilu. Artinya sudah final!" pungkas politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Faldo Maldini, menyebut pemerintah tak terlibat dalam wacana penundaan Pemilu 2024. Dia mengatakan, pemerintah tak tahu soal rencana tersebut. "Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut,” tegas Faldo. Namun sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik. “Tapi ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," ujar Faldo dalam keterangannya, beberapa waktu lalu. (Ery)