Syarat PCR dan Antigen Dihapus, Krisdayanti Tidak Setuju

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 10 Maret 2022 20:03 WIB
Monitorindonesia.com - Dihapusnya tes PCR maupun antigen, sebagaimana kebijakan terbaru dari Satgas Covid-19 bagi pelaku perjalanan domestik baik perjalanan udara, laut, dan darat, bagi Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Krisdayanti mengaku seutuhnya tidak menyetujui. Menurutnya, seharusnya kebijakan pelonggaran bagi pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi umum baru dilakukan ketika vaksinasi booster minimal sudah mencapai 90 persen. “Saya pribadi tidak setuju jika sama sekali tidak swab PCR atau antigen. Karena vaksin booster saja belum sepenuhnya. Bahkan yang sudah booster saja, masih bisa individu terkena Covid dan menularkan ke individu lain,” ujar Krisdayanti melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, Kamis (10/3/2022). Terkait masih rendahnya minat masyarakat terhadap vaksin booster, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur V ini menduga lebih disebabkan karena keinginan masyarakat yang memilih vaksin yang paling baik menurut mereka. Padahal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dimana semua vaksin dinyatakan baik. “Masih rendahnya minta masyarakat terhadap vaksin booster, saya lebih melihat banyak masyarakat yang memilih jenis vaksin yang terbaik menurut mereka. Padahal BPOM sudah menyatakan bahwa semua vaksin baik,” ungkap Politikus PDI-Perjuangan ini. Selain itu, menurutnya, banyaknya masyarakat yang memilih vaksin juga disebabkan karena tidak semua vaksin yang dipakai di Indonesia dapat dijadikan penunjang perjalanan Internasional. Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang juga sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Jawa dan Bali, Luhut B. Pandjaitan menyampaikan, bahwa pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut, maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi Covid-19 kedua atau Lengkap sudah tidak perlu menunjukan hasil tes antigen maupun PCR negatif. (Aswan)

Topik:

Komisi IX DPR kisruh pcr krisdayanti

Berita Sebelumnya

Heboh Pernikahan Beda Agama, Kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Itu Dilarang UU Perkawinan

Berita Selanjutnya

Fahri Hamzah: Tolong Jangan Jerumuskan Jokowi Lewat Isu Penundaan Pemilu

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Sprindik umum dimaksud belum memuat nama-nama tersangka. Hal itu akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Kapan Sprindik Korupsi PMT Terbit? Begini Jawaban KPK

6 Oktober 2025 21:44 WIB

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

5 Oktober 2025 11:18 WIB

Investigasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Lolos di Polri dan Kejagung, Akankah Perusahaan Pemenang Tender PMT Ini Nyangkut di KPK?

2 Oktober 2025 13:21 WIB

Nasional
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Nurhadi

Komisi IX DPR Dukung MBG, Tapi Perlu Evaluasi

29 September 2025 14:56 WIB

Hukum
Mantan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini kini di Komisi I DPR RI (atas) dan Surat permohonan logistik PMT BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja kepada Direktur Bini Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. (Foto: Kolase MI/Aan)

Didesak Periksa Politikus NasDem Amelia Anggraini soal Korupsi PMT, KPK: Kita Tunggu Prosesnya!

17 September 2025 13:57 WIB

Hukum
Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil dan Balita (Foto: Istimewa)

Ini Daftar Perusahaan yang Mengerjakan Proyek Biskuit Stunting senilai Rp 3 Triliun

8 September 2025 23:30 WIB