Meski Anggap Kebijakan Mendag Gagal, Komisi VI DPR Pilih Bentuk Panja Pangan Ketimbang Migor

Monitorindonesia.com- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohammad Hekal menegaskan, tidak ada Panitia Kerja (Panja) Minyak Goreng (Migor) yang dibentuk pihaknya. Demikian disampaikan Hekal saat menanggapi ada tidaknya panja migor dalam menyikapi kondisi publik yang tengah berjibaku mendapatkan migor murah dan terjangkau. "Kita gak ada panja migor, adanya panja pangan dan kebutuhan pokok," kata Politikus Gerindra itu saat dihubungi, Kamis (24/03/2022). Hekal berdalih, pihaknya membentuk panja pangan ketimbang migor karena persoalan migor bisa berefek ke hal lainnya. "Kita bentuk panja pangan karena yang kejadian di migor bisa kejadian di seluruh komoditas pangan. Lahirnya panja ini karena adanya polemik migor," kata Hekal. Hekal mengungkapkan, panja pangan Komisi VI DPR untuk sementara berkesimpulan bahwa Mendag gagal mengendalikan persoalan migor ini. Untuk itulah, sambung dia, pihaknya akan menelisik lebih dalam dibalik kegagalan Mendag kendalikan persoalan migor ini. "Ya kita mau gali apa yang membuat gagal kebijakan mendag dalam pengendalian stok dan harga migor. Dengan udah diterbitkannya DMO, DPO dan HET kok gak berjalan. Itu kan toolsnya (instrumen kebijakan) Mendag. Apa salah obat atau salah dosis," sindir dia. Hekal juga memastikan, panja pangan akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki concern terhadap persoalan migor. "Kita panggil pelaku usaha, pengambil kebijakan, asosiasi, pakar, intinya stakeholders dan mungkin KPPU dalam raker, RDP, RDPU dan rapat-rapat panja," ungkapnya. Yang jelas, kata dia, Mendag menyatakan tidak mampu melawan pemain migor. "Nah kita perlu cari tahu apa sebabnya," tandasnya. Adapun target panja pangan, Hekal menuturkan, akan mendorong Mendag untuk dapat mengendalikan migor dan bahan pangan lainnya. "Ya Mendag harus bisa mengendalikan stok, distribusi dan stabilisasi harga migor dan bahan pangan lainnya," tutup Hekal.