Komisi II ke MenPAN-RB: Banyak Mafia Honorer, Itu Fakta!

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara-Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk menyelidiki terkait dugaan adanya adanya mafia tenaga honorer yang muncul di berbagai daerah.

Hal itu disampaikan Junimart dalam rapat kerja KemenPAN-RB bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/11).

"Saudara menteri jangan terpaku dan BKN jangan terpaku pada SPTJM, inilah gunanya kerjasama dengan BPKP untuk melakukan audit data," katanya di ruang rapat Komisi II DPR. 

Kata Junimart, jika dulu terdapat banyak mafia tanah maka sekarang adalah musim mafia honorer. "Dari dulu saya sudah katakan bahwa sekarang ini kalau dulu ada mafia pertanahan, sekarang ada mafia tenaga honorer, ini fakta pak di lapangan," ujarnya. 

Pasalnya, Junimart mendapatkan informasi bahwa proses pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), sebagai salah satu syarat pengusulan tenaga Non ASN menjadi PPPK tidak transparan.

"SPTJM ini khususnya di daerah, ini tidak transparan pak, kenapa tidak transparan? ya ini nanti saya serahkan datanya ini," ungkapnya.

"Banyak tenaga honorer ketika mereka minta supaya di daftarkan di daerahnya itu, kepala daerah, kepala dinas, segala macam tidak mau pak mendaftarkan. Padahal ada surat pengangkatan dari tahun sekian ke tahun sekian," imbuhnya. (DI)