Kemenag Diminta Tak Lakukan Kampanye Terselubung bagi Capres dan Cawapres

Jakarta, MI - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis meminta Kementerian Agama (Kemenag) tidak melakukan kampanye terselubung bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024.

Hal ini merespons agenda Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang diundang Kemenag untuk menjadi narasumber dalam acara Sarasehan Peningkatan Prestasi Santri dan Kemandirian Pesantren di Jakarta International Expo (JIEXPO), hari ini, Sabtu (16/12). 

Prabowo akan mengisi materi tentang kemandirian pesantren dan bela negara pukul 16.30-17.30 WIB. 

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh peserta perwakilan pondok pesantren dari berbagai wilayah di Indonesia, Prabowo Subianto diundang oleh Kemenag untuk menyampaikan materi tentang Kemandirian Pesantren dan Bela Negara.

Koalisi Masyarakat Sipil memandang, kegiatan Kemenag yang dibiayai oleh anggaran negara harus mendapat perhatian serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena ada potensi kegiatan tersebut menjadi ajang kampanye terselubung bagi capres Prabowo Subianto. 

"Penggunaan sumber daya negara baik secara terbuka maupun terselubung untuk kepentingan pemenanganan kontestasi politik elektoral bagi salah satu kandidat merupakan tindakan yang sama sekali tidak dibenarkan," tegas Perwakilan Koalisi sekaligus Direktur Imparsial Gufron Mabruri. 

Menurutnya, tindakan tersebut secaras jelas melanggar prinsip keadilan (fairness) dalam Pemilu, dimana terdapat sumber daya negara yang disalahgunakan untuk menguntungkan salah satu kandidat dan pada saat bersamaan merugikan kandidat yang lain.
 
Karena itu, penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan pemenanganan Capres tertentu jelas merupakan penyimpangan dan penyalahgunaan yang tidak boleh dibiarkan.

Dengan menggunakan nalar sehat, kegiatan Kemenag yang dilakukan oleh Kemenag dengan menghadirkan capres nomor urut 2, sulit untuk tidak dinilai publik sebagai kampanye terselubung. 

"Jika alasan substantifnya adalah topik bela negara, banyak pihak lain yang dapat dihadirkan sebagai Narasumber, seperti Lemhanas, BPIP RI, dan lain sebagainya," ungkapnya.

Dalam konteks itu, lanjut Gufron, meski dalam undangan Kemenag yang beredar di masyarakat Prabowo Subianto diundang sebagai Menteri Pertahanan, namun sulit untuk dilepaskan dari posisi dan status yang bersangkutan sebagai Capres dalam Pemilu 2024. 

"Kedudukan sebagai Menhan patut diduga hanya akal-akalan untuk menghadirkan Prabowo Subianto. Sebelumnya publik juga mencatat akal-akalan serupa, ketika yang bersangkutan menghadiri acara APDESI di Jawa Barat. Banyak akal-akalan serupa yang dilakukan oleh capres 02 ini," katanya.

Untuk itu, seharusnya Kemenag tidak menghadirkan Prabowo Subianto untuk mencegah potensi penyimpangan dan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kandidat tertentu. 

Apalagi hal tersebut terjadi di tengah meluasnya keraguan masyarakat terhadap netralitas aparatur negara dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Kegiatan Kemenag yang menghadirkan Prabowo Subianto, tambah Gufron, justru semakin mempertebal ketidakpercayaan masyarakat yang dampaknya merusak legitimasi proses dan hasil Pemilu. 

"Penting bagi semua pihak, termasuk dalam hal ini kemenag, pemilu 2024 harus dipastikan berjalan demokratis dan mengedepankan prinsip jujur, adil dan bebas," tegasnya.

Hal ini sesungguhnya hanya dapat diwujudkan jika semua pihak, khususnya aparatur negara berupaya mencegah dan meminimalisir setiap potensi ketidaknetralan dan kecurangan Pemilu, termasuk melalui penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan kandidat dalam Pemilu 2024.

Dalam konteks ini, menjadi penting bagi pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden untuk mengundurkan diri dari kabatannya agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Dengan demikian, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak kemenag harus membatalkan rencana menghadirkan capres Prabowo Subianto sebagai narasumber dalam kegiatan sarasehan peningkatan prestasi santri dan kemandirian pesantren.

Kemudian, penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu harus lebih proaktif untuk mencegah potensi penyimpangan dan penyalahgunaan fasilitas negara, termasuk rencana kehadiran Prabowo Subianto itu.

"Jika kemenag tetap menghadirkan Prabowo Subianto, Bawaslu harus segera melakukan penyelidikan mengingat terdapat dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan capres tertentu yang mengarah pada terjadinya tindak pidana pemilu".

Terakhir, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak mendesak pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya agar tidak terjadi konflik kepentingan. 

Sebelumnya, Prabowo Subianto  juga tercatat menghadiri sejumlah kegiatan pemerintahan terutama yang tidak berkaitan dengan kewenangannya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Antara lain kegiatan rapat kerja APDESI Jawa Barat dan mengunjungi korban erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat dengan menggunakan Helikopter milik TNI AU.