Surya Paloh: Pemakzulan Presiden Jokowi Belum Saatnya Dilakukan

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 22 Januari 2024 20:18 WIB
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh [Foto: Doc. NasDem]
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh [Foto: Doc. NasDem]
Lombok Timur, MI - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh angkat bicara soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang ramai menjadi perbincangan dan perdebatan akhir-akhir ini.

"Saya pikir soal pemakzulan ini belum saatnya. Tanggung sekali," kata Surya Paloh usai kampanye nasional Partai NasDem di Lapangan Umum Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Senin (22/1).

Ia menyayangkan wacana pemakzulan Jokowi sebagai presiden terus diangkat, dan dibicarakan. 

"Sayang kalau itu dilakukan," ujarnya.

Menurut Surya Paloh, hal terpenting saat ini adalah semua pihak harus bisa menempatkan dan mendahulukan kepentingan nasional, di tengah tahun politik yang semakin memanas.

"Walau hati kita panas, tetapi kepentingan nasional harus dikedepankan daripada membicarakan pemakzulan," jelasnya.

Meski demikian, ia berharap masyarakat bisa menemukan dan menjadikan hal itu sebagai pembelajaran politik.

"Jadi, jangan kita korbankan bangsa ini. Masyarakat harus memetik pelajaran," tandasnya.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak terganggu menanggapi wacana pemakzulan di tengah tahapan Pemilu 2024.

"Ya tentu beliau tidak terlalu terganggu dengan wacana ini karena beliau tetap bekerja seperti biasanya," kata Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (22/1).

Ari menjelaskan, bahwa Presiden Jokowi lebih fokus pada tugas pemerintahan yang makin berat dan berbagai proyek yang harus diselesaikan, terutama pada tahun terakhir masa jabatannya.

Menurut Ari, wacana pemakzulan tersebut merupakan bagian dari penyampaian pendapat atau kritik, dalam perspektif demokrasi yang sah-sah saja untuk dilakukan.

Namun, kepentingan nasional harus diutamakan agar situasi politik tidak semakin panas dan berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

"Jadi, kita jaga situasi yang kondusif ini jangan sampai memunculkan polarisasi politik," tandasnya.