TKN Prabowo-Gibran Sebut Ada Dugaan Kecurangan di PPLN Malaysia

Jakarta, MI - Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fritz Edward Siregar menyebut, bahwa pihaknya mendapatkan laporan adanya dugaan kecurangan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia untuk Pemilu 2024.

Dugaan tersebut dijelaskan dalam video yang viral di sosial media, dimana kebenaran temuan video tersebut harus segera dibuktikan.

"Dalam video yang berdurasi 1 menit 4 detik itu tergambar beberapa dugaan peristiwa kecurangan yang mungkin dapat terjadi di Malaysia yang perlu dibuktikan kebenarannya dan perlu diverifikasi," kata Fritz dalam konferensi pers di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

Fritz menjabarkan sekiranya ada 4 poin dugaan kecurangan pemilu yang dimuat dalam video itu, antara lain:

Pertama, lebih dari 90 persen data pemilih di Malaysia sudah tidak lagi bekerja di Malaysia.

“Artinya 90 persen datanya bukan merupakan data yang berada di Malaysia," kata Fritz.

Kedua, terdapat upaya mencuri surat suara yang dilakukan PPLN Kuala Lumpur.

Ketiga, dugaan temuan 3 ribu surat suara via pos yang dikirimkan ke alamat yang berjarak 800 meter dari salah satu PPLN Kuala Lumpur.

Dan keempat, kepolisian Malaysia mendapat laporan dari perusahaan pos Malaysia terkait upaya penyogokan yang dilakkukan PPLN terhadap petugas pos agar 7 ribu surat suara tidak usah dikirimkan melalui pos.

"Berdasarkan video yang sama-sama kita lihat, adanya potensi kecurangan pemilu yang terjadi di Malaysia dan adanya potensi bahwa PPLN Malaysia tidak bekerja dengan profesional dan tidak memiliki integritas," ungkap Fritz.

Fritz pun mengutip data DPT tahun 2024, dimana Malaysia menjadi salah satu negara yang banyak menampung WNI.

Dia mengungkapkan, berdasarkan data yang dikeluarkan KPU, Kuala Lumpur tercatat ada sekitar 447 ribu orang WNI, Johor Baru 119 ribu WNI. Kemudian, Kinabalu 98 ribu WNI, Kuching 65 ribu WNI, Penang 42 ribu WNI, dan Tawau 60 ribu WNI. 

"Totalnya hampir sekitar 800 ribu dari 1,8 juta pemilih di luar negeri, 800 ribu itu berada di Malaysia," terang Fritz.

"Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dari penyelenggara pemilu, baik dari KPU dan Bawaslu, untuk lebih berhati-hati, dan dapat melakukan tindak lanjut dan dapat mengecek kebenaran terhadap bagaimana potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di Malaysia," tambahnya.

Fritz menuturkan, pihaknya akan melaporkan temuan ini ke Bawaslu RI.

“Agar segera ditindaklanjuti, demi menjaga kondusivitas pemilu 2024,” pungkasnya. (DI)