Panglima Tegaskan TNI Netral Meski Presiden Ikut Kampanye

Jakarta, MI - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan, TNI tetap netral terlepas dari kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), memutuskan berkampanye atau tidak.

Agus menyampaikan TNI berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang TNI yang jelas mengatur TNI, tidak punya hak pilih, netral, dan tidak berpihak selama pemilihan umum.

"Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 dikatakan bahwa kalau kami berpolitik praktis akan kena tindakan pidana ataupun teguran dari satuannya. Kita ikuti saja koridor seperti itu," kata Panglima TNI di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (1/2).

Dijelaskan Agus, selama tahapan pemilu seluruh elemen masyarakat termasuk penyelenggara pemilu, bahkan TNI sendiri aktif mengawasi para prajurit. 

"Dari masing-masing kelompok mengawasi sehingga tidak ada kecurigaan saat pencoblosan," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan bahwa presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Jokowi saat itu, menjawab pertanyaan wartawan mengenai aturan teknis menteri yang berkampanye selama pemilu.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi, dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

"Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh," kata Jokowi, Rabu (24/1).

"Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," tambahnya.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024.