Dituding Campur Tangan ke Akademisi Kritik Jokowi, PDIP: Mana Ada Kampus Bisa Diintervensi

Jakarta, MI - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, bahwa para akademisi dan kampus tidak bisa diintervensi dalam hal apa pun.

Hal itu disampaikan Hasto, menjawab pertanyaan wartawan soal tudingan bahwa ada dugaan intervensi PDIP terhadap para akademisi dan kampus, untuk menyerukan kritik terhadap kondisi demokrasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

"Mana ada kampus bisa diintervensi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (5/2).

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini meyakini, bahwa seruan para akademisi dan kampus-kampus yang menyebar luas saat ini, merupakan gerakan kebenaran.

Apalagi, Hasto menyebut jika para akademisi dan kampus-kampus punya keyakinan tersendiri, dalam menyikapi persoalan bangsa.

"Mereka memperjuangkan kebenaran. Mereka punya dalil-dalil yang ditaati dan mereka punya integritas," ujarnya.

"Sehingga kalau dari kelompok 02 Prabowo-Gibran, tim pemenangannya memberikan pernyataan seperti itu, kami yakini bahwa akan semakin banyak kampus yang bergerak. Harusnya autokritik saja dan melakukan koreksi-koreksi," tambahnya.

Dia pun menduga jika ada tudingan gerakan tersebut ada yang mendalangi, maka justru akan semakin membesarkan gelombang seruan para akademisi, dan kampus-kampus soal kondisi demokrasi.

"Pak Hasto saja tidak bisa melawan gerakan mahasiswa. Itu yang kita harapkan, dan ini merupakan seruan moral, seruan moral itu efektif. Suatu gerakan damai, suatu gerakan tanpa kekerasan, gerakan menyuarakan pranata kehidupan berbangsa yang baik. Harusnya itu dilakukan," jelasnya.

Hasto pun menegaskan kembali PDIP, tak berkepentingan di dalam melakukan mobilisasi kampus-kampus tersebut. Dia pun mengulas bagaimana partai berlambang banteng moncong putih ini, sangat taat pada aturan yang berlaku di kampus, terutama terkait dengan kampanye.

"Karena itu sama saja mengerdilkan. Di antaranya otoritas di perguruan tinggi yang begitu independen," imbuhnya. 

"Jadi, tidak pernah ada pemikiran sedikitpun bagi kami untuk melakukan hal tersebut. Ini murni muncul suara rakyat," pungkas Hasto.