Politik "Gentong Babi" Ala Jokowi, Konstitusi Telah Ditabrak oleh Presiden Kita!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 9 Februari 2024 20:07 WIB
Baliho Joko Widodo bertuliskan 'Politik Gentong Babi Ala Jokowi' di kawasan Patung Kuda, Kamis (8/2) (Foto: MI/Aswan)
Baliho Joko Widodo bertuliskan 'Politik Gentong Babi Ala Jokowi' di kawasan Patung Kuda, Kamis (8/2) (Foto: MI/Aswan)

Jakarta, MI - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Iniversitas Padjadjaran (Unpad) Fawwaz Ihza Mahenda Daeni, menyatakan bahwa makna dari "politik gentong babi' adalah ketidaknetralan pada pemilihan umum (pemilu) 2024 bukan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja, tetapi pemangku jabatan di bawah presiden.

"Kami melihat hal yang tidak netral adalah tidak hanya Presiden saja, tapi justru terdapat indikasi penggunaan fasilitas-fasilitas negara untuk berpihak dan juga mendukung salah satu paslon. Oleh karenanya, kami menganalogikannya seperti itu," ujar Fawwad, Jumat (9/2).

Menurutnya, konstitusi saat ini telah ditabrak oleh presiden itu sendiri. "Seperti kita tahu, konstitusi telah ditabrak oleh presiden kita. Kita melihat presiden kita tidak netral pada pemilu 2024," katanya.

"Kami bersama teman-teman mahasiswa lain sudah satu bulan lalu mengkonsolidasikan diri dan kurang lebih ada 2 kali konsolidasi dan akhirnya memutuskan untuk menggelar aksi simbolis hari ini di depan KPU RI," imbuhnya.

Sebelumnya Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menilai Presiden Joko Widodo melakukan politik gentong babi. "Politik gentong babi adalah massa yang punya otoritas dan sumber daya banyak".

Atau, dalam hal ini rezim yang sedang berkuasa itu sedang menghibahkan anggaran sumber dayanya," kata Koordinator Wilayah Jawa Tengah dan DIY BEM SI, Bagus Hadikusuma di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/2). 

Menurutnya, Jokowi melakukan politik gentong babi sebagai personifikasi agar bantuan sosial (bansos) itu dianggap sebagai pemberian darinya.

"Tujuannya adalah personifikasi pemberian dari Jokowi! Atau dianggap sebagai bantuan yang lahir dari empati atau simpatinya Jokowi terhadap masyarakat Indonesia," lanjutnya. 

Menurutnya, aksi pembagian bansos yang dilakukan Jokowi adalah pembodohan. Ia mempertanyakan alasan sebenarnya di balik pembagian bansos itu. 

"Untuk menjaga loyalitas konstituen? Untuk melihat bahwa Jokowi seperti ratu adil yang hadir di masyarakat miskin kota, masyarakat miskin desa, nelayan, petani, dan sebagainya?" demikian Bagus. (wan)