Soal Hak Angket DPR, PPP: Sedang Kita Kaji

Jakarta, MI - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum menentukan sikap soal hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024. Menggulirkan hak angket DPR ini pertama kali diusung oleh capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo.

Menurut Ganjar dengan dukungan partai pengusungya dan pendukung capres Anies Baswedan-cawapres Muhaimin Iskandar (AMIN), maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diloloskan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

Namun PPP menyatakan, masih sedang mengkajinya. "Tentu kalau ada kecurangan, bukti-bukti, data-data ya kita kumpulkan. Sedang kita kaji," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek kepada wartawan, Kamis (22/2).

Awiek mengaku, meskipun usulan itu berasal dari capres yang diusung partainya, namun untuk saat ini hal tersebut bukan menjadi fokus utama pihaknya.

PPP memilih fokus mengawal rekapitulasi suara sendiri. Sebab, mereka sangat menargetkan kembali lolos ke parlemen. "Karena hari ini masih reses, jadi kita masih belum fokus ke sana. Fokus kita mengawal rekapiitulasi suara, karena ingin lolos ke parlemen," kata Awiek.

Meski begitu, wakil ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu tak menutup peluang Fraksi PPP bakal membahas dan menentukan sikap atas usulan hak angket tersebut setela masa sidang baru dibuka.

DPR RI tengah menjalani masa reses sejak 7 Februari hingga 4 Maret 2024. "Ya kan harus dilihat dulu data-datanya, baru masa sidang kami bersikap," kata Awiek.

Terkait usulan ini, tiga partai pengusung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), yakni NasDem, PKB, PKS telah menyatakan siap mendukung gagasan tersebut.  (wan)