PDIP Minta MK Pertimbangkan Pendapat Para Ahli dan Saksi Sebelum Memutus Perkara PHPU
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Politikus senior PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira (Foto: MI/Dhanis) Politikus senior PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/politikus-senior-pdi-perjuangan-andreas-hugo-pareira-foto-midhanis.webp)
Jakarta, MI - Politikus senior PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, berharap para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggunakan kejernihan pikiran dan nurani dalam memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Andreas juga berharap amicus curiae yang diajukan sejumlah pihak dapat jadi pertimbangan MK dalam memutus perkara tersebut.
"Hendaknya MK mempertimbangkan berbagai pendapat, baik dari ahli, saksi, termasuk yang disampaikan masyarakat melalui forum amicus curiae," kata Andreas kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Andreas juga mengapresiasi 8 Hakim MK, menurutnya para hakim MK itu tidak hanya membuka proses persidangan hanya pada aspek sengketa penghitungan suara. Tetapi, kata dia, 8 Hakim MK juga membuka ruang perdebatan sengketa pada aspek proses
“Sehingga memberi kesempatan pada masyarakat untuk melihat Pemilu tidak sekadar prosedur formal melahirkan presiden dan wakil presiden, tetapi bagaimana proses Pilpres yang mampu melahirkan presiden dan wakil presiden itu terjadi,” ungkapnya.
Anggota Komisi X DPR RI itu juga mengingatkan, dengan proses itu, kelahiran putusan MK yang cacat dengan meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo Subianto, bisa diperbaiki.
“Terlebih sudah membawa korban hakim ketua MK, yang diputus melakukan pelanggaran etika berat, dan sudah diketahui publik, bahkan dunia ikut memberi perhatian,” ujarnya.
Untuk itu, ia menyerahkan kepada para Hakim MK untuk memperbaiki hal tersebut. Sebab, jika tidak hal ini akan menjadi beban pemerintahan lima tahun ke depan
"Kalau tidak, ini akan jadi beban bagi pemerintahan lima tahun ke depan, karena akan menjadi problem of legitimacy terus menerus," pungkasnya.
Berita Sebelumnya
![PDIP Akan Bahas Nama Kaesang di Meja Rapat Internal untuk Pilkada Jateng Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-umum-psi-kaesang-pangarep-foto-midhanis.webp)
PDIP Akan Bahas Nama Kaesang di Meja Rapat Internal untuk Pilkada Jateng
3 Juli 2024 17:12 WIB
![Puan Benarkan Soal Nama Andika Perkasa Tengah Dipertimbangkan PDIP untuk Maju Pilgub Jakarta Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-dpp-pdi-perjuangan-puan-maharani-foto-midhanis.webp)
Puan Benarkan Soal Nama Andika Perkasa Tengah Dipertimbangkan PDIP untuk Maju Pilgub Jakarta
2 Juli 2024 20:06 WIB
![PDIP Prioritaskan Nama Andika Perkasa untuk Diusung Sebagai Cagub Jakarta pada Pilkada 2024 Ketua DPP PDIP, Said Abdullah (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/said-abdullah-1.webp)
PDIP Prioritaskan Nama Andika Perkasa untuk Diusung Sebagai Cagub Jakarta pada Pilkada 2024
1 Juli 2024 16:08 WIB
![Citra KPK Hancur, Fraksi PDIP Sebut Masyarakat "Gak Butuh KPK Karena Tak Berguna" Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/johan-budi.webp)
Citra KPK Hancur, Fraksi PDIP Sebut Masyarakat "Gak Butuh KPK Karena Tak Berguna"
1 Juli 2024 12:40 WIB