Komisi I Gelar Rapat Tertutup dengan Wamenhan untuk Bahas Perubahan RKA


Jakarta, MI - Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Adapun Raker tersebut membahas soal perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertahanan, tentang penambahan 23 (dua puluh tiga) kegiatan PDN dalam DIPA tahun 2024.
Di meja pimpinan, rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Sedangkan Menhan Prabowo Subianto yang berhalangan hadir pada rapat hari ini, diwakili oleh Wamenhen Herindra.
"Kami juga perlu sampaikan bahwa kami menerima surat disposisi dari pimpinan DPR RI terkait surat dari Sekjen Kementerian Pertahanan RI Nomor B/1215/8/2024 tertanggal 9 Juli 2024 penyampaian delegasi undangan rapat kerja DPR RI di mana Menteri Pertahanan mendelegasikan kepada Wakil Menteri Pertahanan untuk menghadiri undangan rapat kerja pada hari ini," kata Meutya di Ruang Rapat Komisi I DPR.
Dalam raker hari ini turut hadir PanglimRapa TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal Tonny Harjono, dan KSAL Muhammad Ali.
Kemudian Meutya meminta persetujuan agar rapat pada hari ini dibuka dengan sifat tertutup.
"Dengan demikian kehadiran fisik dari Komisi I 18 anggota, dengan 8 fraksi yang hadir, artinya kuorum terpenuhi dan rapat akan dibuka saya tanyakan kepada mitra sifatnya tertutup atau bagaimana?" tanya Meutya yang kemudian dijawab tertutup oleh Herindra.
"Rapat kerja hari ini kita buka dengan sifat tertutup," pungkas Meutya.
Topik:
Komisi I DPR Kemhan Wamenhan Prabowi Subianto TNIBerita Sebelumnya
Hasyim Asy'ari 'Salah Nyoblos'! KPU Disebut Tak Layak Gelar Pilkada
Berita Selanjutnya
Meski Ditinggal Gerindra dan KIM, Airin Masih Terlalu Kuat di Pilkada Banten
Berita Terkait

Pembentukan Kodam Sultra dan Mako Grup 5 Kopasus Bukan Sekadar Pertahanan dan Keamanan Nasional tapi Kebutuhan Geopolitik
19 Oktober 2025 02:25 WIB

Jurnalis Kini Bisa Berobat Gratis di RSPPN Soedirman, Kemhan: Tunjukkan Kartu Pers
8 Oktober 2025 12:17 WIB

Usut Tuntas Kekerasan dan Kriminalitas Libatkan Anggota TNI melalui Sistem Peradilan Umum
22 September 2025 19:21 WIB

Koalisi: Membandingkan TNI dengan Militer AS Itu Berisiko dan Keliru
20 September 2025 11:00 WIB