Pakar: Sebaiknya Posisi ASN Sama dengan TNI-Polri, Tidak Memilih Saat Pilkada

Jakarta, MI - Pakar Pemerintahan dari Universitas Hasanuddin Andi Lukman Irwan, mengungkapkan ujian terberat Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah netralitas di saat pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

"Posisi ASN dalam setiap Pemilihan sangat strategis karena ada relasi kepentingan, apalagi kandidatnya incumben atau keluarganya maju Pilkada," ujar Lukman saat diskusi politik diselenggarakan Lembaga Publish Research Institute (PRI) di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (16/7/2024). 

Menurut dia, biasanya cara-cara kandidat tertentu dari incumbent maupun keluarganya memanfaatkan ASN sebagai mesin elektoral guna mendongkrak popularitas, mengingat peran ASN masih menjadi patron di mata masyarakat.

Selain itu, berkaca pada Pemilu maupun Pilkada serentak lalu sangat jarang ASN dikenakan sanksi berat seperti pemecatan, meskipun sudah ada beberapa perkara pelanggaran prinsip netralitas ASN.

"Sangat jarang sanksi berat dijatuhkan kepada ASN, meski terbukti berpihak. Sebab, rekomendasi dikeluarkan Sentra Gakkumdu kepada Komisi ASN, lalu dikirim kembali ke pejabat kepegawaian dan sampai ke kepala daerahnya, karena gerbong, itu hanya disimpan di laci," ungkap dia.

Oleh karena itu, netralitas ASN kembali diuji pada Pilkada serentak pada 27 November 2024, karena sejumlah peraturan yang ada mesti dipatuhi, tetapi di sisi lain menjadi dilema karena ada dugaan tekanan dari atas.

Kendati demikian, pihaknya mendukung hadirnya terobosan baru yang dibuat pembuat Undang-undang dalam hal ini DPR RI terkait dengan netralitas. Sebab, sangat jarang pejabat, atau kepala daerah menjalankan rekomendasi pelanggaran netralitas ASN.

"Sudah ada beberapa kabupaten terkait kasus netralitas ASN. Kita berharap terobosan KemenPAN-RB dan Kemendagri, KASN dilebur dan tidak berbadan sendiri. Usulan, sebaiknya posisi ASN bisa sama dengan TNI-Polri, tidak memilih agar netralitasnya terjaga," papar dia menekankan.