Pembersihan Sampah dari Kabinet dan Desakan Adili Jokowi Prioritas Prabowo

Jakarta, MI - Skandal terbitnya Surat Hak Guna Bangun (SHGB) di atas laut yang diduga milik Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 terus menuai sorotan. 

Kini muncul desakan masyarakat yang harus menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Bahwa saat ini masyarakat menuntut agar mantan Presiden ke-7 Joko Widodo diadili karena diduga terlibat dengan penerbitan sertifikat di atas laut di PSN PIK 2.

Menurut kritikus politik Faizal Assegaf, bersih-bersih menteri di Kabinet Merah Putih juga harus menjadi hal utama yang dilakukan Prabowo untuk memenuhi harapan masyarakat.

“Pembersihan sampah dari kabinet dan desakan adili Jokowi dalam skandal PSN-PIK 2, jadi fokus aspirasi rakyat pada Prabowo,” kata Faizal melalui cuitannya akun X pribadinya @faizalassegaf seperti dikutip Monitorindonesia.com, Jumat(7/2/2025).

Pun, dia mengajak agar masyarakat terus menyampaikan aspirasi kepada Prabowo terkait proses hukum skandal Pagar Laut tersebut. Hal ini agar kasus sertifikat di atas laut tidak menghilang tertimpa skandal lain.

Menurutnya, seluruh pihak harus menekan Prabowo agar bisa bertindak cepat dan menuntaskan pekerjaan rumah itu. Upaya tersebut untuk keadilan masyarakat yang hilang dirampas oleh pengusaha-pengusaha kaya. “Tekanan dan suara pemberontakan politik rakyat untuk menuntut keadilan harus lebih keras,” ujarnya.

Desakan masyarakat agar Jokowi ikut diadili merupakan bentuk perlawanan rakyat yang tidak ingin Indonesia kembali dirampok. Sebab itu, pengusutan kasus sertifikat laut yang terkait dengan PSN dan pengelola PIK 2 harus terus dilanjutkan. “Jangan biarkan negeri ini dibajak oleh penipu dan pencuri,” tukasnya.