Legislator PKB: Pariwisata Indonesia Tertinggal Dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengaku, pariwisata Indonesia tertinggal dari negara-negara Asean seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Hanya wisatawan domestik yang tinggi.

Demikian dikatakan Chusnunia Chalim atau akrab dipanggil Mbak Nunik di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/7).

"Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa dari Sabang hingga Merauke, posisinya dalam persaingan pariwisata global, bahkan di Asia Tenggara, masih tertinggal. Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan kunjungan wisatawan mancanegara. Negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang angka kunjungan wisman-nya lebih tinggi, meskipun wisatawan domestik Indonesia menunjukkan angka yang konsisten tinggi," kata Mbak Nunik.

Oleh karena itu, sambung politisi PKB itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pariwisata sebagai langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi sektor pariwisata Indonesia, termasuk mengejar ketertinggalan jumlah wisatawan mancanegara.

“Pembahasan mencakup pengelolaan, pengembangan daya tarik wisata, penyediaan sarana dan prasarana (serta penanggung jawabnya), pemberdayaan masyarakat lokal, jenis kegiatan kreatif, serta aspek kenyamanan dan keamanan wisatawan,” katanya. 

Ia menambahkan, meskipun Indonesia memiliki modal dasar yang kuat dalam pariwisata, promosi dan pemasaran yang tepat masih menjadi pekerjaan rumah besar. "Kalau tidak didukung dengan promosi atau pemasaran wisata yang tepat, bisa saja seperti ini yang kita dapatkan, kita masih perlu mengejar ketertinggalan kita," imbuhnya.

RUU ini, lanjut Chusnunia, juga membahas penguatan kelembagaan yang sudah ada agar lebih fokus dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan manajemen destinasi. 

Ia mencontohkan beberapa negara seperti Jepang dan Korea yang memiliki badan pariwisata tersendiri yang lebih spesifik.

“Pembahasan juga fokus pada pendidikan untuk menghasilkan tenaga atau sumber daya manusia berkualitas di bidang pariwisata.”

Chusnunia juga menjelaskan bahwa diplomasi pariwisata atau budaya juga menjadi pembahasan dalam RUU ini. 

“Isu ini menjadi salah satu poin tersendiri yang dinamis dibahas, dengan harapan lebih banyak pada diplomasi budaya,” tandasnya.