Ahmad Yohan Tegaskan Komisi IV DPR Tidak Pernah Mendukung Impor Beras

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan menegaskan, isu yang menyebut Komisi IV mendukung kebijakan impor beras tidak benar dan perlu diluruskan. Ia menyampaikan bahwa Komisi IV tidak pernah mengusulkan ataupun mendorong kebijakan impor, apalagi jika hal tersebut berpotensi melemahkan petani lokal dan mengganggu produktivitas pangan nasional.

“Komisi IV tidak pernah meminta pemerintah melakukan impor beras. Itu tidak sesuai dengan fakta persidangan maupun kesepakatan dalam rapat-rapat resmi. Jika ada informasi sebaliknya, itu perlu diklarifikasi agar publik tidak salah menerima,” ujar Ahmad Yohan di Jakarta, Minggu (30/11).

Lebih lanjut, Ahmad Yohan menegaskan, Partai Amanat Nasional (PAN), termasuk fraksi di DPR, konsisten mendorong kemandirian dan ketahanan pangan nasional sebagai prioritas utama. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan, yang tegas menolak kebijakan impor beras dalam kondisi produksi dalam negeri masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.

“Menko Pangan sudah sangat jelas menyampaikan bahwa impor bukan solusi pertama. Selama petani Indonesia masih bisa memasok kebutuhan beras, maka yang harus kita lakukan adalah memperkuat produksi dalam negeri, bukan membuka kran impor,” tegasnya.

Menurut Ahmad Yohan, pemerintah seharusnya fokus pada optimalisasi produksi nasional melalui peningkatan sarana irigasi, distribusi pupuk, tata kelola stok cadangan beras pemerintah (CBP), serta ekosistem pasar yang berpihak pada petani.

“Solusi utamanya adalah perbaikan tata niaga dan distribusi pangan. Jangan sampai petani dirugikan hanya karena kebijakan instan yang tidak berpihak pada sektor domestik,” tambahnya.

Ahmad Yohan berharap ini dapat menjadi informasi resmi bagi publik agar tidak terjadi distorsi persepsi terkait posisi Komisi IV DPR RI dalam isu ketahanan pangan maupun impor beras.

“Intinya, kami tidak mendukung impor. Kami berpihak pada petani, pada ketahanan pangan nasional, dan pada kemandirian bangsa,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah tidak pernah menerbitkan izin impor beras sepanjang 2025. Pernyataan itu ia sampaikan ketika dimintai tanggapan soal masuknya 250 ton beras di Sabang, Aceh, dan 40,4 ton beras di Batam, Kepulauan Riau.

"Kita tidak pernah ada izin impor beras itu enggak ada,” kata Zulhas