Jakarta, MI – Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta menilai kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, sebagai ujian serius bagi komitmen negara dalam melindungi kebebasan sipil dan menegakkan hukum.
Wayan menegaskan bahwa serangan brutal terhadap pembela hak asasi manusia (HAM) tidak bisa dipandang sekadar sebagai tindak kriminal biasa.
"Perbuatan keji tersebut adalah pesan intimidasi yang diarahkan kepada mereka yang berdiri di garis depan perjuangan hak asasi manusia dan kebenaran," kata Wayan melalui keterangan tertulis yang diterima Monitorindonesia.com, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, kekerasan terhadap aktivis merupakan indikasi melemahnya kualitas demokrasi serta meningkatnya intimidasi terhadap kelompok masyarakat sipil yang menyuarakan kritik.
Ia menilai serangan tersebut memiliki dampak luas, tidak hanya melukai korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga berpotensi menciptakan efek teror yang membungkam keberanian publik dalam menyampaikan pendapat.
"Serangan air keras yang baru terjadi adalah bentuk kekerasan yang dirancang untuk melukai secara permanen—fisik sekaligus psikologis—serta menimbulkan efek teror yang luas. Tujuannya jelas: membungkam keberanian dan sikap kritis!," tegasnya.
Kasus ini mengingatkan publik pada insiden penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, pada 2017 yang hingga kini masih menyisakan polemik terkait pengungkapan aktor intelektual di balik serangan tersebut.
Wayan juga menyoroti bahwa kekerasan terhadap aktivis bukan fenomena baru di Indonesia. Ia menyinggung sejumlah kasus sebelumnya, seperti kematian aktivis HAM Munir Said Thalib pada 2004 akibat diracun arsenik, serta pembunuhan aktivis lingkungan Salim Kancil pada 2015.
Menurutnya, pola serangan terhadap aktivis kerap berkaitan dengan kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan, isu keamanan, maupun konflik sumber daya alam.
"Polanya relatif sama: mereka yang bersuara kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau eksploitasi sumber daya alam kerap menghadapi risiko kekerasan," tuturnya.
Ia mengatakan bahwa berdasarkan laporan Amnesty International mencatat bahwa sepanjang semester pertama 2025 terdapat setidaknya 54 kasus yang melibatkan 104 pembela HAM di Indonesia.
Tekanan terhadap aktivis juga mencakup intimidasi fisik, kriminalisasi hukum, hingga serangan digital yang dinilai dapat mengancam kebebasan sipil dan kebebasan pers.
"Laporan berbagai organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa aktivis lingkungan, pembela masyarakat adat, jurnalis investigatif, hingga advokat HAM sering menjadi target tekanan," ungkapnya.
Wayan menegaskan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi pembela HAM, termasuk memastikan setiap serangan diusut secara transparan, menyeluruh, dan akuntabel.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan ruang aman bagi kritik dan advokasi. Tanpa perlindungan tersebut, demokrasi berpotensi hanya menjadi prosedur formal tanpa substansi.
"Tanggung jawab negara adalah memastikan bahwa setiap serangan diusut secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel. HAM benar-benar harus ditegakkan bukan hanya sekedar omon-omon (omongan)," ujarnya.
Sebagai informasi, Andrie Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal sesaat setelah menyelesaikan rekaman podcast yang membahas isu remiliterisme dan judicial review di Indonesia.
Peristiwa penyiraman air keras tersebut terjadi pada Kamis malam (12/3/2026) sekitar pukul 23.37 WIB.
Akibat serangan tersebut, Andrie mengalami luka bakar serius hingga sekitar 24 persen pada tubuhnya, termasuk pada bagian mata. Saat ini, korban diketahui tengah menjalani perawatan intensif.
Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS ini menjadi sorotan publik karena dinilai berkaitan dengan keamanan aktivis dan perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia.
