DPR Sentil BGN: Pecat Korwil Nakal di Balik 1.700 Dapur Bermasalah

Jakarta, MI – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu sorotan tajam dari parlemen.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai langkah suspend belum cukup jika dugaan permainan di level koordinator wilayah (korwil) dibiarkan.

Irma menegaskan, dapur MBG yang mengurangi porsi makanan, tidak memenuhi standar sanitasi, hingga tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) memang layak dihentikan operasionalnya.

Namun, ia menyebut akar persoalan justru berada pada oknum pengawas di lapangan yang diduga melindungi dapur bermasalah.

“Saya mendukung SPPG yang melanggar standar disuspend. Tapi BGN juga harus memberhentikan korwil yang bermain-main dan melindungi dapur tidak berkualitas,” tegas Irma kepada Monitorindonesia.com, Minggu (26/4/2026).

Menurutnya, banyak dapur bermasalah tetap bisa beroperasi bukan karena lolos sistem, melainkan karena ada dugaan “main mata” antara pengelola SPPG dengan pengawas wilayah.

Jika tudingan ini benar, maka persoalan MBG bukan sekadar teknis, melainkan sudah menyentuh dugaan praktik penyimpangan tata kelola.

Ia menyebut dapur yang tidak layak namun tetap mendapat izin beroperasi berpotensi merugikan masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima manfaat program.

Sebab, program strategis nasional seperti MBG seharusnya menjamin kualitas makanan, kebersihan, dan nilai gizi, bukan justru membuka ruang kompromi.

“Kenapa yang nakal bisa jalan terus? Karena ada yang melindungi. Ini yang harus dibersihkan,” ujarnya.

Irma juga mengingatkan BGN agar tidak berhenti pada sanksi administratif semata. Bila ditemukan unsur kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan, evaluasi menyeluruh hingga pencopotan pejabat lapangan harus dilakukan demi menyelamatkan kredibilitas program.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto mengungkapkan sekitar 1.700 SPPG telah dihentikan sementara untuk perbaikan.

Langkah itu diambil setelah ditemukan pengurangan porsi makanan dan ketidaksesuaian standar operasional.

Kasus ini menjadi alarm keras bahwa program Makan Bergizi Gratis tak cukup hanya digenjot secara kuantitas.

Tanpa pengawasan bersih dan penindakan tegas terhadap oknum internal, program unggulan pemerintah berisiko tercoreng oleh praktik permainan di lapangan. (an)