Jakarta, MI– Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mendukung langkah pemerintah melakukan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk melalui efisiensi dan pengurangan anggaran.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu mengurangi tekanan fiskal negara di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung.
JK menilai penghematan anggaran dalam program MBG merupakan langkah tepat untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kondisi ekonomi nasional.
“MBG sudah dipotong, bagus itu,” kata JK.
Menurutnya, kondisi fiskal memiliki hubungan langsung dengan stabilitas ekonomi. Karena itu, pemerintah perlu mengendalikan pengeluaran dan pada saat yang sama meningkatkan penerimaan negara agar mampu menghadapi tekanan ekonomi.
“Krisis ekonomi itu berhubungan dengan fiskal. Untuk mengatasinya, pengeluaran harus diturunkan dan pemasukan ditingkatkan,” ujarnya.
Selain MBG, JK menilai pemerintah dapat mempertimbangkan efisiensi pada sejumlah pos anggaran lainnya, seperti sektor koperasi, subsidi bahan bakar minyak (BBM), hingga belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Ia juga mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pengurangan biaya dalam pelaksanaan program MBG tanpa menghilangkan tujuan utama program tersebut.
“Alhamdulillah, Pak Presiden menyadari itu. Mengatakan kurangi biaya di situ, akhirnya dikurangi,” kata JK.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan efisiensi yang dilakukan tidak akan mengurangi kualitas makanan maupun sasaran penerima manfaat program.
Menurut Nanik, BGN akan memprioritaskan pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta memfokuskan penerima manfaat pada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sebagai bagian dari pembenahan program, BGN menerapkan tiga langkah utama, yakni melakukan refocusing penerima manfaat, menghentikan sementara pembangunan dapur baru, serta memperbaiki dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi fokus untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah menetapkan anggaran MBG tahun 2026 sebesar Rp268 triliun. Melalui kebijakan efisiensi dan perbaikan tata kelola, pemerintah berharap program prioritas nasional tersebut tetap berjalan optimal sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara di tengah dinamika ekonomi global.**
