Jakarta, MI – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap alasan partainya berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade sejak 2014.
Menurutnya, keputusan tersebut bukan karena Demokrat menolak bergabung dengan pemerintah, melainkan karena dinamika politik saat itu tidak memberikan ruang bagi partainya untuk menjadi bagian dari koalisi.
Pernyataan itu disampaikan AHY saat membuka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di Jakarta. Ia mengenang perjalanan politik Demokrat yang memilih menjalankan peran sebagai oposisi sepanjang dua periode pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
"Di 2014 hingga 2024 bisa dikatakan Demokrat berada di luar pemerintahan, menjadi oposisi," kata AHY.
AHY menegaskan posisi tersebut bukan lahir dari keinginan partai untuk menjauh dari pemerintahan, melainkan sebagai konsekuensi dari konfigurasi politik nasional saat itu.
"Bukan karena Demokrat tidak ingin menjadi bagian dari pemerintahan, tetapi realitas politik ketika itu tidak memungkinkan bagi Demokrat bergabung di pemerintahan," ujarnya.
Menurut AHY, pengalaman berada di luar maupun di dalam pemerintahan sama-sama memberikan pelajaran berharga bagi partainya. Kini, setelah bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Demokrat mengaku memiliki perspektif yang lebih utuh dalam menjalankan fungsi politik.
"Saya rasa ini adalah sebuah perjalanan yang jangan kita sia-siakan. Karena pengalaman di pemerintahan dan pengalaman di luar pemerintahan itu saling melengkapi," ungkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut.
AHY juga menilai iklim politik nasional saat ini semakin dewasa. Menurutnya, setiap partai memiliki hak menentukan posisi politiknya, baik sebagai pendukung pemerintah maupun berada di luar pemerintahan, selama tetap mengedepankan kepentingan bangsa.
"Selama kita saling menghormati satu sama lain, partai-partai politik juga menyadari posisi dan pandangannya mungkin berbeda," katanya.
Partai Demokrat diketahui berada di luar pemerintahan hampir selama 10 tahun sejak berakhirnya pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014. Fase tersebut berakhir ketika AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Februari 2024, sebelum akhirnya Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa selama menjadi oposisi, Demokrat tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah secara konstruktif dengan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dinilai tepat serta kritik terhadap kebijakan yang dianggap keliru.**
