Jakarta, MI – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa wakil mulai mendapat respons dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini menilai gagasan tersebut bisa menjadi pilihan, tetapi persoalan utama pemerintahan daerah bukan semata keberadaan wakil kepala daerah.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS Mardani Ali Sera mengatakan akar persoalan berada pada kedewasaan politik kepala daerah dan wakilnya. Konflik antara keduanya dinilai kerap muncul ketika kepentingan kekuasaan lebih dominan dibanding pelayanan kepada masyarakat.
"Usul ini sebenarnya bagus, tapi akarnya ada pada kedewasaan berpolitik. Karena kehadiran wakil kan agar bisa berbagi tugas dengan kepala daerah," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).
Menurut dia, kepala daerah dan wakil seharusnya memiliki orientasi yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perbedaan kepentingan justru berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan.
"Target melayani masyarakat itu luas dan berat. Tapi saat semua berpikir jangka pendek dan hanya soal target kekuasaan, akhirnya kepala daerah dan wakilnya jadi selalu bertengkar," ujarnya.
Mardani kemudian menawarkan alternatif jika posisi wakil kepala daerah tetap dipertahankan. Ia mendorong pasangan calon tidak hanya dibangun berdasarkan kepentingan politik dan elektoral, tetapi juga mempertimbangkan kompetensi.
Gagasan itu dinilai semakin terbuka setelah Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik.
Dengan putusan tersebut, partai politik tidak lagi harus memenuhi syarat 20% perolehan kursi atau 25% suara DPRD. Ambang batas pencalonan disetarakan dengan jalur perseorangan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap, dengan rentang sekitar 6,5% hingga 10% suara sah.
Mardani menilai perubahan tersebut membuka ruang lebih luas untuk membangun pasangan calon berdasarkan kapasitas, bukan semata-mata kebutuhan membentuk koalisi besar.
"Sehingga pembentukan pasangan calon tidak semata didorong kebutuhan membangun koalisi besar untuk memenuhi tiket pencalonan," ungkapnya.
PKS pun melihat peluang mempertemukan figur politikus dengan tokoh profesional yang memiliki keahlian berbeda. Model tersebut diharapkan dapat menghasilkan pasangan kepala daerah yang lebih komplet dalam menjalankan pemerintahan.
"Ruang tersebut juga harus dimanfaatkan untuk mempertemukan figur politisi dengan figur yang mempunyai kompetensi berbeda, misalnya dengan latar belakang dari kalangan profesional non-parpol," ujar Mardani.**
