Jakarta, MI— Di tengah meningkatnya tensi politik, isu ketenagakerjaan, dan kekhawatiran munculnya gelombang unjuk rasa, Jakarta bergerak dalam pola konsolidasi yang semakin rapat.
Pemerintah, DPR, aparat keamanan, hingga kelompok-kelompok masyarakat sipil berada dalam satu ruang perhatian: memastikan gejolak sosial tidak berkembang menjadi krisis politik dan keamanan.
Namun, narasi bahwa konsolidasi tersebut secara khusus dilakukan untuk “mengamankan kekuasaan Prabowo” perlu ditempatkan sebagai pembacaan politik, bukan fakta yang telah dinyatakan secara resmi oleh pemerintah.
Yang terlihat jelas adalah semakin intensifnya komunikasi antara parlemen, pemerintah, kelompok buruh, serta sejumlah organisasi masyarakat menjelang berbagai agenda politik dan legislasi strategis.
Salah satu medan konsolidasi paling penting berada di DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, politikus Partai Gerindra sekaligus Koordinator Politik dan Keamanan DPR, dalam beberapa bulan terakhir aktif membuka ruang dialog dengan kelompok buruh sekaligus mengoordinasikan pemerintah dan aparat terkait persoalan ketenagakerjaan.
Pada Juni 2026, Dasco bahkan memfasilitasi rapat koordinasi pembentukan Satgas Mitigasi PHK yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, unsur kepolisian, serta penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan. Langkah itu disebut sebagai respons terhadap ancaman PHK di berbagai sektor.
Konsolidasi tersebut kemudian beririsan dengan pembahasan RUU Ketenagakerjaan, regulasi yang memiliki potensi menjadi salah satu titik temu maupun titik konflik antara pemerintah, DPR dan kelompok pekerja.
RUU Ketenagakerjaan Jadi Titik Kunci
RUU Ketenagakerjaan bukan sekadar agenda legislasi biasa. Materinya mencakup isu sensitif seperti tenaga kerja asing, pekerja kontrak, outsourcing, pengupahan, hubungan industrial hingga pemutusan hubungan kerja.
DPR sendiri mencatat penyusunan regulasi baru tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan harus melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja maupun serikat buruh.
Karena itu, pendekatan dialog menjadi instrumen penting untuk meredam potensi benturan di jalan.
Pada September 2025, Dasco bersama pimpinan DPR telah menerima delegasi Koalisi Serikat Pekerja Buruh–Partai Buruh. Bahkan, rencana aksi di depan DPR saat itu dibatalkan setelah pimpinan parlemen memastikan menerima delegasi buruh secara langsung.
Pola serupa kembali terlihat pada 2026. DPR dan pemerintah tidak hanya membahas substansi RUU, tetapi juga membangun kanal komunikasi dengan kelompok pekerja untuk mengantisipasi persoalan sebelum berkembang menjadi tekanan massa.
Pada Juli 2026, Badan Legislasi DPR juga menggelar forum yang menghadirkan pemerintah, akademisi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan komunitas ketenagakerjaan. Forum tersebut diarahkan untuk mencari titik keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Dengan demikian, konsolidasi buruh dapat dibaca sebagai strategi politik sekaligus strategi pencegahan konflik: aspirasi yang berpotensi dibawa ke jalan terlebih dahulu ditarik ke meja perundingan.
KPA dan Kelompok Masyarakat Jadi Bagian dari Peta Aspirasi
Konsolidasi tidak berhenti pada kelompok buruh. Kelompok masyarakat sipil dan gerakan agraria juga menjadi bagian penting dalam peta aspirasi yang harus diperhatikan pemerintah dan DPR.
Pada Juni lalu, misalnya, aksi kelompok reforma agraria digelar di sekitar kompleks DPR. Polisi mencatat sekitar 350 peserta aksi dan menerapkan pendekatan humanis agar demonstrasi berlangsung tertib.
Pada momentum lain, aksi yang melibatkan Koalisi Nasional Reforma Agraria bersama elemen masyarakat juga berlangsung di kawasan DPR/MPR. Untuk mengantisipasi dampaknya, Polri mengerahkan ribuan personel sekaligus menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional.
Artinya, kelompok buruh, gerakan agraria, mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil menjadi variabel yang tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi politik Jakarta.
Jakarta Mulai Menghitung Risiko Massa
Besarnya konsentrasi massa di ibu kota bukan sesuatu yang baru. Pada sejumlah aksi sepanjang Juni dan Juli 2026, Polri beberapa kali menyiagakan ribuan personel.
Pada 12 Juni, misalnya, Polda Metro Jaya bersama TNI menyiapkan 6.088 personel untuk mengamankan aksi mahasiswa di sejumlah titik strategis, termasuk DPR/MPR, Bundaran HI, Patung Kuda dan kawasan Cikini.
Sementara pada 15 Juni, sebanyak 6.675 personel gabungan disiapkan untuk melayani aksi di kawasan DPR/MPR, Monas, Bundaran HI hingga Gedung BGN.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa potensi konsentrasi massa di Jakarta sudah menjadi perhatian serius aparat, terutama karena demonstrasi dapat berdampak langsung terhadap lalu lintas, aktivitas ekonomi, pusat pemerintahan dan fasilitas publik.
Pagar Mal dan Psikologi Ketakutan
Situasi semakin ramai setelah beredar gambar dan video pemasangan pagar pengaman di sejumlah pusat perbelanjaan. Pagar besi berukuran tinggi di sejumlah kawasan kemudian dikaitkan di media sosial dengan isu rencana demonstrasi besar-besaran.
Fenomena tersebut memunculkan spekulasi bahwa pusat-pusat ekonomi sedang menyiapkan diri menghadapi kemungkinan kerusuhan. Namun, pemerintah sebelumnya meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi mengenai rencana demonstrasi besar yang beredar di media sosial. Menko Polkam Djamari Chaniago bahkan menyatakan sejumlah video ajakan demonstrasi pada Agustus 2026 merupakan hoaks.
Dengan demikian, pemasangan pagar mal tidak dapat dijadikan bukti bahwa pemerintah mengetahui atau memastikan akan terjadi kerusuhan.
Tetapi secara politik, fenomena tersebut tetap menarik. Ketika pusat perbelanjaan mulai memperketat pengamanan dan aparat berulang kali menyiapkan ribuan personel untuk menghadapi aksi massa, muncul satu pertanyaan besar: seberapa tinggi sebenarnya tingkat kekhawatiran terhadap potensi gejolak sosial di Jakarta?
Gerindra dan Dasco di Tengah Simpul Kekuasaan
Di titik inilah posisi Gerindra dan Dasco menjadi menarik untuk dicermati.
Sebagai salah satu pimpinan utama DPR dan kader Gerindra, Dasco berada di persimpangan antara parlemen, pemerintah, isu keamanan politik, dan tuntutan kelompok pekerja. Ia tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga aktif menjadi penghubung dalam persoalan ketenagakerjaan.
Pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi contoh nyata. Forum tersebut mempertemukan DPR, pemerintah, serikat pekerja, kepolisian dan unsur penasihat Presiden. Tujuannya antara lain mempercepat respons terhadap persoalan upah, outsourcing dan ancaman PHK.
Dari perspektif politik, langkah ini memberikan keuntungan penting bagi pemerintah: memindahkan sebagian energi konflik dari jalanan ke meja negosiasi.
Bagi buruh, kanal tersebut menjadi ruang untuk memperjuangkan kepentingan mereka tanpa harus selalu mengandalkan tekanan massa. Bagi DPR dan pemerintah, dialog memberi kesempatan membaca tuntutan secara langsung sekaligus mengantisipasi isu yang berpotensi membesar.**
