Jakarta, MI — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya telah mulai menyelesaikan sejumlah persoalan yang selama puluhan tahun dianggap rumit.
Klaim itu disampaikan Prabowo di hadapan Presiden ke-7 Joko Widodo serta sejumlah wakil presiden terdahulu dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026.
Pidato tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Prabowo menekankan keberanian mengambil keputusan menjadi salah satu kunci pemerintahannya dalam menghadapi persoalan struktural bangsa.
Di hadapan Joko Widodo, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin, Prabowo menyampaikan capaian pemerintahannya yang telah berjalan kurang dari dua tahun.
"Kurang dari dua tahun, pemerintahan yang saya pimpin telah buktikan bahwa masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit, bisa kita selesaikan," tegas Prabowo.
Meski demikian, Prabowo mengakui masih banyak persoalan bangsa yang belum tuntas. Ia juga menyatakan tidak seluruh janji politik pemerintahannya telah terealisasi.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut selama 21 bulan atau 663 hari pemerintahannya telah menetapkan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif.
"Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai atau seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum," papar Prabowo.
Menurut Prabowo, capaian tersebut tidak terlepas dari keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan, kerja keras, serta orientasi kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan rakyat.
"Dengan keberanian mengambil keputusan, kerja keras didasarkan pada hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan," lanjutnya.
RAPBN 2027 Jadi Ujian Berikutnya
Setelah memaparkan capaian pemerintah, Prabowo menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR.
RAPBN 2027 diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan fiskal. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8% hingga 6,5%.
Sejumlah asumsi makro juga dipatok, antara lain inflasi 1,5%-3,5%, nilai tukar rupiah Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$70-US$95 per barel.
Dari sisi fiskal, pemerintah dan DPR menyepakati rentang pendapatan negara sebesar 12,01%-12,40% terhadap PDB, belanja negara 13,81%-14,80% terhadap PDB, dan defisit APBN 1,80%-2,40% terhadap PDB.
Angka-angka tersebut menjadi pijakan pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
Prabowo juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai angka statistik. Menurutnya, investasi yang masuk ke Indonesia harus memberikan dampak langsung terhadap masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup.
"Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita yang paling bawah," tandasnya.
Dengan demikian, RAPBN 2027 menjadi salah satu ujian penting bagi pemerintahan Prabowo. Klaim mengenai keberhasilan menyelesaikan persoalan lama akan berhadapan dengan tuntutan untuk membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kebijakan transformatif benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.**
