BPK Temukan Kredit Bermasalah Bank BJB, Potensi Kerugian Tembus Ratusan Miliar

Jakarta, MI – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membongkar sederet persoalan serius dalam pengelolaan operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) periode 2024 hingga Triwulan III 2025.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Operasional Bank BJB yang diperoleh Monitorindonesia.com, Senin (11/5/2026), BPK menemukan berbagai kelemahan dalam analisis, pencairan, pemantauan hingga penyelamatan kredit yang dinilai belum memadai dan berpotensi merugikan bank daerah tersebut dalam jumlah jumbo.

Laporan bernomor 18/T/LHP/DJPKN.V.BDG/PBD.02/02/2026 tertanggal 11 Februari 2026 itu diterbitkan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Bandung.

Dalam bagian “Dasar Kesimpulan”, BPK secara tegas menyebut terdapat sejumlah penyimpangan dan kelemahan pengelolaan kredit yang menyebabkan meningkatnya risiko kerugian Bank BJB.

“Analisis, pemantauan dan upaya penyelamatan kredit pada lima debitur korporasi belum sepenuhnya memadai,” tulis BPK dalam laporannya.

Akibat lemahnya pengawasan tersebut, Bank BJB disebut tidak memperoleh pelunasan pokok kredit sebesar Rp430.026.096.067 serta tunggakan bunga yang berdampak pada bertambahnya beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Tak hanya itu, BPK juga menemukan persoalan pada kredit enam debitur komersial yang menyebabkan Bank BJB tidak mendapatkan pelunasan pokok kredit sebesar Rp55.744.177.303 dan tunggakan bunga akibat penurunan kualitas kredit.

Yang lebih mencengangkan, BPK mengungkap pengelolaan subrogasi produk kredit bermasalah pada Bank BJB belum memadai sehingga menimbulkan kewajiban subrogasi yang belum diselesaikan sebesar Rp379.523.492.731.

Meski menemukan sederet persoalan tersebut, BPK menyatakan secara umum operasional Bank BJB dan instansi terkait lainnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dalam semua hal yang material, kecuali temuan-temuan yang menjadi catatan pemeriksaan.

Berikut daftar hasil pemeriksaan BPK terhadap operasional Bank BJB 2024 hingga Triwulan III 2025:

1. Analisis, pemantauan, dan upaya penyelamatan kredit PT BI belum sepenuhnya memadai.
2. Analisis, pemantauan, dan upaya penyelamatan kredit PT GPP belum sepenuhnya memadai.
3. Analisis, pemantauan, dan upaya penyelamatan kredit PT RN belum sepenuhnya memadai.
4. Analisis dan pemantauan kredit PT KAEF belum sepenuhnya memadai.
5. Pemantauan dan upaya penyelamatan kredit PT Tadji belum sepenuhnya memadai.
6. Permohonan, pencairan, dan upaya penyelamatan kredit PT ABK belum sepenuhnya memadai.
7. Analisis, pencairan, penggunaan, dan upaya penyelamatan kredit CV BU belum sepenuhnya memadai.
8. Analisis, pencairan, dan upaya penyelamatan kredit PT ABO belum sepenuhnya memadai.

9. Analisis, pencairan, dan upaya penyelamatan kredit CV Pha belum sepenuhnya memadai.
10. Pencairan, penggunaan, dan upaya penyelamatan kredit PT IEU belum sepenuhnya memadai.
11. Analisis, pemantauan, dan upaya penyelamatan kredit CV AM belum sepenuhnya memadai.
12. Pengelolaan kredit channeling pada PT CMB belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
13. Penghapusan fasilitas kredit PT OM dan PT RH belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan.
14. Pengelolaan subrogasi produk kredit bermasalah pada PT Bank BJB Tbk belum memadai.
15. Bank BJB berisiko tidak mendapatkan harga terbaik dalam pelaksanaan penayangan reklame pada enam titik penayangan.
16. Kekurangan volume atas pengadaan pekerjaan gedung Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Tipe A Klari dan Telagasari Kabupaten Karawang sebesar Rp230.044.713,95.
17. Pengelolaan tindak lanjut atas review alert pada aplikasi FDS belum memadai.

Temuan tersebut memperlihatkan masih lemahnya tata kelola pengawasan kredit dan pengendalian internal di tubuh Bank BJB, terutama dalam penanganan kredit bermasalah bernilai besar yang berpotensi membebani kondisi keuangan bank daerah itu.