Bawaslu Libatkan Tokoh Adat Cegah Gejolak di DOB Papua

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 6 Agustus 2023 17:46 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus berupaya melakukan mitigasi untuk meredam konflik internal di daerah otonomi baru (DOB) Papua jelang Pemilu serentak 2024. "Salah satu yg kami hitung dan jd diskusi serius adalah soal bagaimana kemampuan untuk mampu meredam gejolak di internal daerah, karena konflik antar suku juga tinggi, potensi keamanan juga rentan, apalagi ada problem distribusi logistik," kata Anggota Bawaslu RI, Lolly, Jumat (6/8). Upaya yang dilakukan untuk meredam konflik itu, Bawaslu akan melibatkan tokoh atau masyarakat lokal dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan Bawaslu. "yang terpilih memiliki latar belakang tokoh masyarakat adat. Kenapa ini dilakukan, ini antisipasi sebagai tindak pencegahan Bawaslu," ujarnya. Dia mengatakan, tokoh adat memiliki pengaruh yang cukup besar di lingkungan masyarakat. Buktinya, sampai ini tidak ada gejolak yang timbul di masyarakat khususnya di DOB Papua. "Figur masyarakat adat masih sangat didengar. Nah, kita masuk dari kearifan lokal dengan cara-cara seperti itu. Sejauh ini situasinya masih sangat baik. Mudah-mudahan tidak ada gejolak yang berarti," pungkasnya.     #Bawaslu Libatkan Tokoh Adat Cegah Gejolak di DOB Papua

Topik:

Bawaslu DOB Papua

Berita Sebelumnya

Mudahkan Mitigasi Kerawanan Pemilu, Bawaslu Perkuat Jajaran di DOB Papua

Berita Selanjutnya

Kerjasama Bawaslu dengan Kepolisian serta TNI Pastikan Keamanan Logistik di DOB Papua

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB