Kejagung Tetapkan Purnawirawan TNI Tersangka Pelanggaran HAM Berat Paniai

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 2 April 2022 11:46 WIB
Jakarta, MI - Penyidik Direktorat Pelanggaran HAM berat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai, Papua tahun 2014. Tersangka berinisial IS, adalah seorang purnawirawan TNI. Pada tahun 2014, saat peristiwa Paniai terjadi, tersangka adalah perwira penghubung di Kodim di Paniai. “(IS) Purnawirawan TNI. Dia perwira penghubung di Kodim di Paniai,” kata Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (2/4). IS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Print-79/A/JA/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 dan Nomor: Print-19/A/Fh.1/02/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI selaku penyidik. Kejaksaan Agung mengumumkan penetapan tersangka kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua tahun 2014 pada Jumat (1/4) kemarin. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun penyidik Kejaksaan Agung belum menahan IS. Menurut Febrie, penyidik memiliki pertimbangan belum melakukan penahanan terhadap IS. Penahanan akan dilakukan bila diperlukan oleh penyidik. “(Penahanan) itu kepentingan penyidiklah. Kalau penyidik melihat dia belum ditahan kan kepentingannya tidak ada, dia tidak melarikan diri ya itu, yang mungkin enggak lah,” ujar Febrie seperti dilansir Antara. Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebut alasan belum ditahannya IS karena yang bersangkutan dinilai kooperatif. “Belum (ditahan), yang bersangkutan masih kooperatif setiap pemeriksaan,” kata Ketut. Diberitakan sebelumnya, penyidik telah berhasil mengumpulkan alat bukti sesuai Pasal 183 juchto Pasal 184 KUHP sehingga membuat terang adanya peristiwa pelanggaran HAM berat di Paniai tahun 2014 berupa pembunuhan dan penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a dan h juchto Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi karena tidak adanya pengendalian yang efektif dari komandan militer yang secara ‘de yure dan/atau de facto berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya, serta tidak mencegah atau menghentikan perbuatan pasukannya dan juga tidak menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tersangka IS dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 9 huruf a jo. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian, Pasal 40 jo. Pasal 9 huruf h jo. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Insiden Paniai terjadi pada 8 Desember 2014. Saat itu warga sipil melakukan aksi protes terkait pengeroyokan aparat TNI terhadap pemuda di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, Paniai. Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan jatuh korban jiwa, yakni empat orang meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka-luka. Peristiwa Paniai merupakan satu dari 13 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM. [iwah]

Topik:

Kejagung TNI pelanggaran ham berat ham berat paniai

Berita Sebelumnya

Invasi Ukraina, Peringkat Putin Meningkat Signifikan

Berita Selanjutnya

Manchester United 1-1 Leicester, Setan Merah Raih Hasil Buruk

Berita Terkait

Investigasi
Ilstrasi Tambang Batubara (Foto: Dok MI/Net/Istimewa)

Daftar Perusahaan Diduga Terlibat Kasus Tambang Ilegal di Kaltim, Diusut Kejagung Tak Kunjung Ada Tersangka!

6 jam yang lalu

Hukum
Bea dan Cukai Kemenkeu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Penyidikan Korupsi Ekspor POME, Kantor Bea Cukai Ini Digeledah Kejagung

9 jam yang lalu

Ragam
Sertu Akbar Adli (tengah), Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo (kanan) dan Sertu Rafsin Hermawan (kiri) mdi Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (17/3/2025).

Kekerasan TNI dan Urgensi Revisi UU Peradilan Militer

12 jam yang lalu

Monitor Hukum
antan Plh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) M. Idris Sihite (kiri) dan Sugianto (kanan) (Foto: Kolase MI/Diolah)

Eks Plh Dirjen Minerba M Idris Sihite, Sugianto dan Sanjai WNA India "Licin" di Kasus Tambang Kaltim

12 jam yang lalu

Hukum
Sugianto alias Asun (Foto: Dok MI)

Sugianto Gembong Pelaku Ilegal Mining Kaltim Diduga Dibekingi Oknum Intelijen

13 jam yang lalu

Hukum
Kapuspekum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Ist)

Kejagung Himbau Musim Mas dan Permata Hijau Group Segera Lunasi Uang Pengganti Rp 4,4 T di Kasus CPO

15 jam yang lalu