Terima Watimpres, Bamsoet Ingatkan Praktik Demokrasi Konglomerasi

Aldiano Rifki

Diperbarui 10 Oktober 2022 15:35 WIB

Jakarta, MI - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) agar demokrasi Pancasila tidak sampai dibajak oleh "angka-angka" yang menjurus kepada demokrasi konglomerasi. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan demokrasi konglomerasi akan memanfaatkan kapitalisasi dan berujung kepada kekuasaan oligarki. Kesamaan pandangan itu disampaikan oleh Bamsoet saat bertemu dengan para anggota Watimpres di Gedung MPR, Senin (10/10). Terkait persoalan itu, MPR sepakat untuk melakukan kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan kelompok terkait lainnya untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan Pilkada langsung memberikan manfaat kepada rakyat. Bamsoet bahkan mengatakan jangan-jangan justru Pilkada yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia lebih banyak memberikan mudharat. Di akhir masa pemerintahan Presiden SBY, pemerintah pernah menggunakan hak inisiatifnya untuk membuat UU No. 22/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD. Bahkan doktor Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat Menteri Dalam Negeri juga menyoroti pengaruh pemilihan kepala daerah langsung terhadap korupsi. "Pada akhirnya karena satu dan lain hal, Presiden SBY memang mencabut UU No. 22/2014 tersebut dengan Perppu, sehingga mengembalikan kembali sistem Pilkada langsung," ujarnya. Namun demikian, bukan berarti kajian mendalam terhadap pelaksanaan Pilkada langsung tidak boleh dilakukan. Dia beralasan, menurut pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945, gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Mengembalikan pemilihan melalui DPRD, juga sebenarnya demokratis, karena sesuai dengan semangat sila ke-empat Pancasila, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. "MPR RI dan Watimpres ingin melibatkan seluruh pihak untuk mengkaji kembali sejauh mana efektifitas Pilkada langsung terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau justru malah semakin menyengsarakan kehidupan rakyat akibat terbukanya ruang korupsi yang lebih besar," ujar Bamsoet. Pada bagian lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan bahwa, terkait efektifitas Sosialisasi Empat Pilar MPR, pimpinan MPR menekankan bahwa pemberian vaksin ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR sangat penting untuk dilakukan ke berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, langkah itu bisa semakin merekatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. "Jika tidak, 'ongkos' yang harus ditanggung sangat besar, antara lain dalam bentuk maraknya radikalisme dan terorisme, hingga disintegrasi dan perpecahan bangsa," ujarnya. Jajaran Watimpres yang hadir pada kesempatan itu antara lain, Ketua merangkap Anggota Jenderal TNI (purn) Wiranto, serta para anggota lainnya yakni Putri K. Wisnu Wardani, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto dan Soekarwo. Sementara pimpinan MPR RI yang hadir antara lain, Yandri Susanto, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Topik:

MPR Terima Watimpres

Terima Watimpres, Bamsoet Ingatkan Praktik Demokrasi Konglomerasi

Berita Sebelumnya

KPK Kejar Enembe, Sementara Sri Mulyani BPK RI Bebas Berkeliaran

Berita Selanjutnya

Sidang Perdana Ferdy Sambo Cs Bakal Digelar Senin Depan

Berita Terkait

Ketua MPR: Apakah Konstitusi Perlu Disempurnakan Atau Tidak?

MPR: Indonesia Miliki Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

KPK Bidik Proyek-proyek Ladang Gratifikasi Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono

PPATK Berperan Penting Telusuri Keberadaan Investasi yang Dilakukan Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono

PPATK akan Telusuri Transaksi Tersangka Gratifikasi Rp 17 M Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono

Jadi Tersangka Gratifikasi Rp 17 M, Kemana Saja Investasi Eks Sekjen MPR Ma'ruf Ditempatkan?

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K