Hotman Paris Sebut Aturan Hukuman Mati KUHP Baru Jadi Lahan Basah Kalapas

Adelio Pratama

Diperbarui 10 Desember 2022 19:18 WIB

Jakarta, MI - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkapkan, aturan baru terkait hukuman mati yang diatur dalam Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak masuk akal. Hotman menyebut, aturan tersebut tidak masuk akal lantaran mengatur soal masa percobaan hukuman penjara 10 tahun bagi para terpidana Tak hanya itu, menurut Hotman Paris, aturan baru itu bisa menjadi celah permainan bisnis bagi para Kepala Lapas Penjara di berbagai wilayah Indonesia. Pasalnya dengan surat rekomendasi dari Kalapas, terpidana mati dapat dianulir hukuman pidananya. "Kalapas yang akan mengeluarkan surat berkelakuan baik bakal menjadi tempat yang sangat basah," jelas Hotman paris dalam konferensi pers di Jakarta Utara, Sabtu (10/12). "Siapapun yang tidak mau berapapun, dari pada ditembak hukuman mati," kata Hotman. Diketahui, Pasal 100 KUHP berbunyi, "Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana,". Dalam KUHP juga disebutkan surat kelakuan baik merupakan tanggung jawab kepala lapas penjara. Hotman menyindir apabila peraturan seperti ini tidak direvisi, nantinya akan ada banyak orang yang bakal berebut untuk menjabat sebagai kepala lapas penjara. Hotman heran mengapa Pasal 100 di RKUHP terkait hukuman mati mengatur soal masa percobaan. "Jadi ini sangat membahayakan masyarakat," ujarnya. RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di tengah berbagai protes dari masyarakat. Pengesahan RKUHP sebelumnya sempat tertunda pada 2019. Sejak awal, RKUHP dinilai banyak memuat pasal bermasalah yang mengancam kebebasan demokrasi dan masyarakat sipil.

Topik:

Hotman Paris KUHP

Hotman Paris Sebut Aturan Hukuman Mati KUHP Baru Jadi Lahan Basah Kalapas

Berita Sebelumnya

PSSI Belum Tindaklanjuti Rekomendasi Komnas HAM Soal Tragedi Kanjuruhan?

Berita Selanjutnya

Jubir Sosialisasi RKUHP Sebut Pasal Miras Melindungi Si Pemabuk?

Berita Terkait

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

Hotman Paris Klaim Nadiem Makarim Tak Terima 1 Sen Pun Uang Korupsi Chromebook

Hotman Paris: Seharusnya Jokowi Tersangka Korupsi Impor Gula!

Ditemani Hotman Paris, Nadiem Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung

Hotman Paris Pastikan Nadiem Hadiri Panggilan Penyidik Kejagung Besok

Nadiem akan Penuhi Pemeriksaan Kejagung

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K