Survei Indikator: Publik Lebih Percaya Kejaksaan Agung Dibanding KPK
![Nicolas](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Nicolas
Diperbarui
5 Januari 2023 12:29 WIB
![Survei Indikator: Publik Lebih Percaya Kejaksaan Agung Dibanding KPK](https://monitorindonesia.com/2023/01/indikator-2022.jpg)
Jakarta, MI - Hasil survey Indikator menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung terus melambung tinggi ditengah gencarnya korps Adiyaksa itu melakukan penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi. Sebaliknya, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin tidak dipercaya rakyat dalam penegakan pemberantasan korupsi.
Hasil Survei Nasional yang digelar 1 – 6 Desember 2022 itu menunjukkan, publik sangat percaya dan cukup percaya kepada Kejagung sebesar 76 persen. Hanya 15,8 persen yang kurang percaya. Sedangkan KPK 70,7 persen yang percaya dan cukup percaya. Sisanya 21,7 persen tak percaya lagi terhadap lembaga KPK.
Sementara lembaga negara yang paling dipercaya publik saat ini adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tingkat kepercayaan mencapai 95,2 persen. Sedangkan tingkat kepercayaan terhadap Polri berada pada tingkat terendah yakni 66,5 persen disusul partai politik 60,4 persen.
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.[Lin]
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Hukum
![KPK Periksa Walkot Semarang Mbak Ita dan Suaminya Alwin Basri Ketua Komisi D DPRD Jateng Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/wali-kota-semarang-hevearita-gunaryanti-rahayu-1.webp)
KPK Periksa Walkot Semarang Mbak Ita dan Suaminya Alwin Basri Ketua Komisi D DPRD Jateng
3 jam yang lalu
Hukum
![KPK Diminta Periksa Plt Bupati Karawang Aep Syaepuloh soal Jasa Tata Rias Rp 800 Juta dan Sewa Studio Rp 4,9 Miliar Pj Bupati Karawang Aep Syaepuloh (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/pj-bupati-karawan-aep-syaepuloh.webp)
KPK Diminta Periksa Plt Bupati Karawang Aep Syaepuloh soal Jasa Tata Rias Rp 800 Juta dan Sewa Studio Rp 4,9 Miliar
3 jam yang lalu
Hukum
![Usai Ditjen Minerba ESDM, KPK Acak-acak Kantor di Jakarta soal Korupsi Abdul Gani Kasuba Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/kpk-ri-13.webp)
Usai Ditjen Minerba ESDM, KPK Acak-acak Kantor di Jakarta soal Korupsi Abdul Gani Kasuba
22 jam yang lalu
Hukum
![Eks Komisioner KPU Wahyu Dicecar KPK soal Orang-orang yang Cegah ke Luar Negeri Kasus Harun Masiku Mantan Anggota KPU Wahyu Setiawan berikan keterangan kepada wartawan usai diperiksa penyidik KPK terkait kasus suap Harun Masiku, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan,](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/wahyu-setiawan.webp)
Eks Komisioner KPU Wahyu Dicecar KPK soal Orang-orang yang Cegah ke Luar Negeri Kasus Harun Masiku
23 jam yang lalu