Sudah Final, Pasca Lebaran Jokowi Teken Surpres RUU Perampasan Aset

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 19 April 2023 01:32 WIB
Jakarta, MI - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan naskah RUU Perampasan Aset sudah diparaf oleh menteri dan kepala lembaga terkait. Dengan begitu naskah RUU Perampasan Aset akan segera dikirim pemerintah ke DPR RI. "Saya informasikan bahwa naskah yang memuat keseluruhan substansi sudah selesai dan sudah diberi paraf oleh menteri atau ketua lembaga atau kepala lembaga yang terkait. Dalam hal ini, Menkumham, Menkeu, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala PPATK dan saya selaku Menko Polhukam sudah memaraf naskah (RUU Perampasan Aset) yang akan dikirim ke DPR," jelas Mahfud MD, Selasa (18/4). Pada Jumat 14 April 2023 kemarin, Mahfud MD telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait membahas RUU Perampasan Aset. Mahfud MD mengatakan, naskah yang memuat keseluruhan substansi RUU Perampasan Aset sudah selesai, dan sudah diparaf oleh menteri atau ketua lembaga atau kepala ketua lembaga yang terkait. Mahfud MD berharap RUU Perampasan Aset bisa segera dikirim ke DPR. Sebab Jokowi sudah mendorong agar RUU Perampasan Aset segera diundangkan. Mahfuf menyebut naskah RUU Perampasan Aset akan disisir terlebih dahulu dalam tiga hari kedepan, sebelum diajukan ke DPR. "Nanti begitu Presiden pulang dari luar negeri kita sudah bisa langsung ajukan. Jadi tak ada masalah di tingkat internal pemerintah. Mudah-mudahan ini berjalan lancar," tutur Mahfud. Sudah Final Mahfud mengatakan surat presiden terkait RUU Perampasan Aset ini akan ditandatangani Presiden Jokowi setelah Lebaran 2023. "RUU Perampasan Aset sudah final. Naskahnya perampasan aset sudah final tapi mungkin segera setelah lebaran akan ditandatangani oleh Presiden surpresnya," kata Mahfud. Dia menegaskan, naskah RUU Perampasan Aset sudah selesai secara substansi dan teknis. Mudah-mudahan tidak lama sesudah Lebaran itu pada, taruhlah di pekan pertama, sudah dikirim surpresnya," ucap Mahfud. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dia meminta aturan tersebut bisa segera rampung karena sudah cukup lama dibahas. Jokowi pun terus mendorong agar pembahasan segera rampung. Pasalnya, RUU Perampasan Aset dinilai memiliki peran penting. "Kita terus mendorong agar RUU Perampasan Aset itu segera diselesaikan penting sekali undang-undang ini, penting sekali," ujarnya. Sebagai langkah percepatan, dia mengaku sudah meminta DPR RI dan kementerian terkait untuk segera menyelesaikan pembahasannya. Alasannya, agar selanjutnya Jokowi bisa segera menerbitkan surat presiden (Surpres). "Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini segera selesaikan. Kalau sudah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surpres secepatnya. Sudah kita dorong sudah lama kok masa nggak rampung rampung?," kata Jokowi. #Surpres RUU Perampasan Aset

Topik:

Jokowi Mahfud MD Ruu perampasan aset

Berita Sebelumnya

Tamparan Keras untuk Teddy Minahasa: Segudang Prestasi dan Reputasi untuk Kepentingan Pencitraan Pribadi Tidak Sebanding dengan Kejahatan Narkoba

Berita Selanjutnya

Karyawan PT Tabi Bangun Papua dan Bos PT Melonesia Mulia Jadi Tersangka Suap Lukas Enembe 

Berita Terkait

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Ist)

Komisi III Mulai Pembahasan RUU Perampasan Aset Setelah RKUHAP Dirampungkan

25 September 2025 12:46 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

Tanggapan Dasco soal Mahfud MD Masuk Komite Reformasi Polri: Tokoh yang Kredibel

24 September 2025 19:57 WIB

Hukum
Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI sepakat mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. RUU ini diharapkan menjadi senjata hukum untuk memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi, dengan pembahasan yang dipercepat melalui inisiatif DPR.

Pembahasan RUU Perampasan Aset Tak Boleh Tertutup!

24 September 2025 13:33 WIB

Politik
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bab Hasan. (Foto: dpr.go.id)

Ketua Baleg DPR: Pembahasan RUU Perampasan Aset Dilakukan Terbuka di Komisi III DPR RI

24 September 2025 11:00 WIB

Hukum
Pengunjuk rasa meminta KPK untuk membersihkan dan menangkap koruptor-koruptor pajak, mafia pencucian uang, serta birokrat-birokrat di pemerintahan yang mengkorupsi uang rakyat.

RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas Nasional, Kapan Dibahas?

24 September 2025 08:23 WIB